JAKARTA (Surau.ID) – Sedikitnya 58 aktivis 1998 yang tergabung dalam 98 Resolution Network menilai sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejalan dengan mandat Reformasi 1998 serta amanat demokratisasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945.
Pernyataan itu disampaikan dalam momentum peringatan 28 tahun Reformasi 1998 yang dikutip pada Jumat (22/05/2026). Kelompok tersebut menilai sejumlah kebijakan pemerintah diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat dan memperbaiki tata kelola ekonomi nasional.
“Pada kesempatan memperingati 28 tahun reformasi, kami perlu menjelaskan pandangan dan program pemerintahan Prabowo-Gibran yang sejalan dengan mandat reformasi tahun 1998 dan amanat demokratisasi ekonomi yang tertuang dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33,” tulis 98 Resolution Network dalam keterangannya.
Mereka juga mengajak seluruh pelaku reformasi melakukan introspeksi setelah 28 tahun perjalanan reformasi. Menurut mereka, demokratisasi politik belum berjalan seiring dengan demokratisasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Soroti Korupsi hingga Reformasi APBN
Pertama, 98 Resolution Network menilai kebijakan penyitaan aset korupsi untuk kepentingan rakyat sebagai langkah yang sejalan dengan tuntutan reformasi. Mereka mencontohkan penyitaan uang korupsi kasus CPO sebesar Rp13,25 triliun, denda administrasi kawasan hutan Rp11,42 triliun, hingga kasus dugaan mafia migas.
“Presiden Prabowo menegaskan bahwa uang sitaan hasil kejahatan korupsi tersebut akan digunakan untuk kepentingan rakyat, membangun sekolah rakyat, kampung nelayan, dan lainnya,” tulis mereka.
Kedua, kelompok tersebut menilai pendekatan pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah lebih progresif. Mereka menyoroti fokus pemerintah dalam mencegah kebocoran pendapatan negara melalui praktik miss invoicing dan transfer pricing yang disebut merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Ketiga, 98 Resolution Network mendukung pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan lahan ilegal melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Mereka menyebut Satgas PKH telah menyita sekitar 5,9 juta hektare lahan yang akan diredistribusikan kepada rakyat melalui koperasi.
Keempat, mereka menilai pemerintahan Prabowo melakukan perubahan struktur APBN melalui efisiensi anggaran dan realokasi belanja negara untuk program prioritas rakyat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut mereka, efisiensi dilakukan terhadap anggaran yang dianggap tidak produktif dan dana transfer daerah yang mengendap. Anggaran hasil efisiensi itu kemudian dialihkan untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat.
Kelima, 98 Resolution Network membantah anggapan bahwa anggaran pendidikan dipangkas untuk membiayai MBG. Mereka menyebut anggaran pendidikan justru meningkat dari Rp93 triliun pada 2025 menjadi Rp116 triliun pada 2026.
“Jadi sangat jelas, anggaran MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan, melainkan hasil realokasi dari efisiensi dari TKD non-pendidikan dan anggaran daerah sebelumnya mengendap,” katanya.
Keenam, mereka meminta seluruh pemangku kepentingan menjaga semangat efisiensi, penghematan, dan antikebocoran anggaran negara. Kelompok itu juga mengingatkan agar program prioritas pemerintah tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
Di akhir pernyataannya, 98 Resolution Network mengajak masyarakat menjaga persatuan dan demokrasi politik agar dapat mempercepat terwujudnya demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
