SURABAYA (Surau.ID) – Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan. Namun, di balik capaian statistik makro tersebut, muncul sebuah paradoks ketika angka pertumbuhan belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat akar rumput.
Pertumbuhan aktivitas ekonomi secara agregat sering kali tidak sejalan dengan realitas harian yang dihadapi oleh kelompok masyarakat bawah di berbagai daerah. Para pelaku di sektor produktif kerap dihadapkan pada himpitan biaya produksi, kenaikan harga operasional, serta tantangan distribusi yang kian besar di lapangan.
Kondisi serupa turut dirasakan dalam dunia ketenagakerjaan nasional, di mana penurunan angka pengangguran belum sepenuhnya menjamin kepastian penghasilan yang layak, terutama bagi sebagian besar tenaga kerja di sektor informal maupun buruh paruh waktu.
Tantangan Sektor Produktif di Lapangan
Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat kenaikan Nilai Tukar Petani pada September 2026, namun para petani masih harus menanggung beban lonjakan biaya operasional pertanian.
Petani dan nelayan bukanlah sekadar angka statistik dalam laporan makro, melainkan kelompok penggerak utama yang harus merasakan manfaat nyata dari setiap kebijakan pembangunan ekonomi.
Membaca Data Secara Utuh Demi Kesejahteraan
Pemerintah dinilai perlu menjadikan data statistik sebagai pintu masuk untuk mengevaluasi kebijakan secara mendalam agar distribusi manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Pemerintah tidak harus berhenti membaca angka, tetapi perlu membaca angka dengan lebih utuh,” ujar Isna Asaroh, Ketua Bidang Advokasi, Hukum, Gerakan dan Pemberdayaan Masyarakat KOPRI PKC PMII Jawa Timur.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi hanyalah sebuah sarana penunjang kemajuan bangsa. Kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan tetap harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan yang bermakna bagi seluruh masyarakat Indonesia.
