JAKARTA (Surau.ID) – Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 mengusulkan Peraturan Jam’iyah (Perjam) tentang Aset dan Wakaf guna memperluas cakupan pengelolaan kekayaan organisasi, Kamis (12/11/2026).
Regulasi ini dinilai mendesak karena kekayaan NU tidak hanya terbatas pada tanah dan harta benda wakaf, melainkan juga mencakup berbagai bentuk aset organisasi lainnya yang membutuhkan payung hukum lebih komprehensif.
Hal tersebut sejalan dengan pengembangan nomenklatur di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kini bertransformasi dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan menjadi Lembaga Aset dan Wakaf.
Konsolidasi Aset Organisasi
Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, KH Abdul Ghaffar Rozin, menegaskan bahwa usulan regulasi ini diajukan agar proses konsolidasi aset dapat segera berjalan tanpa harus menunggu agenda Konbes berikutnya.
Melalui aturan baru tersebut, pendataan aset akan dilakukan secara formal dan legal, mencakup kejelasan status, asal-usul, hingga perencanaan pemanfaatannya demi kemaslahatan umat.
Sinergi Internal dan Eksternal
Dalam mengimplementasikan pendataan menyeluruh, PBNU akan membangun komunikasi serta koordinasi lintas struktur, mulai dari jajaran PWNU hingga tingkat MWCNU, badan otonom, dan lembaga internal.
“Karena urusan perwakafan juga ada di sana dan lembaga-lembaga lain. Istilahnya, stakeholder wakaf ini kan banyak,” ujar KH Abdul Ghaffar Rozin terkait rencana sinergi eksternal bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Agama.
Hadirnya Perjam Aset dan Wakaf diharapkan menjadi fondasi tata kelola kekayaan organisasi yang tertib, akuntabel, dan produktif di seluruh tingkatan kepengurusan NU.
