Jakarta (Surau.ID) – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, membeberkan isi perbincangan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Keterangan itu disampaikan Dito usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama.
Dito diperiksa selama sekitar empat jam di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 23 Januari 2026. Ia dimintai keterangan terkait kunjungan kerja ke Arab Saudi saat mendampingi Presiden Jokowi.
“Alhamdulillah tadi sudah selesai diperiksa. Secara garis besar memang yang ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan saya sudah menceritakan semuanya secara detail,” kata Dito kepada wartawan.
Menurut Dito, pembahasan mengenai penyelenggaraan ibadah haji sempat muncul dalam pertemuan bilateral tersebut. Pembicaraan itu berlangsung dalam suasana santai saat jamuan makan siang antara Presiden Jokowi dan Pangeran Mohammed bin Salman.
“Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu, saat makan siang Presiden Jokowi dengan MBS,” ujar dia.
Meski demikian, Dito menegaskan pembahasan tersebut tidak menyentuh aspek teknis, termasuk jumlah atau pembagian kuota haji yang akan diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.
“Saat pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota,” kata Dito. Ia menyebut suasana pertemuan berlangsung positif dan hangat. “Saya ingat sekali, dari Putra Mahkota Perdana Menteri Mohammed bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi.”
Dito mengatakan pertemuan bilateral itu justru membuka ruang pembahasan di berbagai sektor lain. Selain isu haji, pembicaraan mencakup kerja sama investasi hingga dukungan Arab Saudi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara.
“Itu tidak hanya terkait dengan haji. Ada investasi, ada juga IKN, jadi banyak,” ucapnya.
Ia juga menuturkan agenda dalam kunjungan kenegaraan umumnya ditentukan oleh pihak tuan rumah. Menurut dia, pembahasan teknis terkait haji tidak menjadi fokus utama dalam pertemuan tersebut.
“Kalau kunjungan itu biasanya ditentukan oleh tuan rumah. Apa sektor-sektor yang akan dibahas. Kebetulan mungkin tidak ada keterkaitan dengan pembahasan haji dan juga Kementerian Agama. Menurut saya, saya tidak tahu,” kata Dito.
Kasus dugaan korupsi kuota haji ini telah disidik KPK sejak 9 Agustus 2025. Lembaga antirasuah itu telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz.
Keduanya, bersama pemilik biro perjalanan haji Fuad Hasan Masyhur, juga telah dicegah bepergian ke luar negeri. KPK menduga praktik korupsi dalam penentuan kuota haji 2023–2024 merugikan keuangan negara lebih dari Rp1 triliun.
Selain KPK, Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI turut menyoroti pembagian 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota secara merata, masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan haji khusus.
Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus maksimal sebesar delapan persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk jemaah haji reguler.
