KOTA PROBOLINGGO (Surau.ID) – Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, berkomitmen untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan strategis di sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial. Hal ini disampaikan menyusul adanya gelombang protes dari kalangan mahasiswa terkait penghapusan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) hingga pemotongan insentif guru ngaji.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum audiensi bersama PC PMII Probolinggo dan Aliansi BEM Probolinggo Raya di Aula Pemerintah Kota Probolinggo, Selasa (12/5/2026). Pertemuan ini merupakan respons atas aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut kejelasan nasib pendidikan di Kota Mangga tersebut.
Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayu Angga, membeberkan tiga poin utama yang memicu keresahan warga: Penghapusan Dana BOSDA: Kebijakan ini dinilai membebani operasional sekolah, Pemotongan Honor Guru Ngaji: Insentif yang semula Rp500 ribu menyusut menjadi Rp250 ribu, Lambatnya Penerbitan SK Guru: Masa tunggu Surat Keputusan (SK) untuk jenjang profesi membengkak dari 2 tahun menjadi 5 tahun.
“Penghapusan BOSDA adalah persoalan serius bagi pendidikan kita. Begitu juga dengan honor guru ngaji yang dipotong setengahnya, ini memicu keresahan di masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wali Kota Aminuddin menjelaskan bahwa kebijakan mengenai BOSDA bukan tanpa alasan.
Menurutnya, langkah tersebut diambil berdasarkan arahan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta telah melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD Kota Probolinggo.
Meski demikian, Aminuddin mengakui adanya sumbatan komunikasi antara pemerintah dan publik yang memicu kesalahpahaman.
“Kami menyadari pentingnya keterbukaan informasi. Evaluasi terhadap pola komunikasi akan terus kami lakukan agar kebijakan daerah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat,” tuturnya.
Wali Kota memastikan pemerintah daerah tidak akan menutup mata terhadap aspirasi yang berkembang. Ia berjanji akan membuka ruang dialog yang lebih luas guna merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik.
“Pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan ini melalui evaluasi mendalam, demi menciptakan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat, terutama di bidang pendidikan,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Asisten Wali Kota, perwakilan DPRD Kota Probolinggo, serta Kapolres Probolinggo Kota untuk memastikan situasi tetap kondusif selama proses audiensi berlangsung.
