JAKARTA (Surau.ID) – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema insentif operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini diberikan sebesar Rp6 juta per hari. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari penataan ulang program MBG dan upaya meningkatkan efisiensi anggaran negara.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan insentif tidak lagi akan diberikan secara seragam kepada seluruh dapur. Besarannya akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan kualitas layanan yang dihasilkan masing-masing SPPG.
“Nanti itu termasuk yang setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua,” ujar Agustina di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/06/2026).
Menurutnya, pola yang berlaku saat ini dinilai kurang mencerminkan kondisi riil di lapangan. Sebab, dapur yang melayani 1.500 penerima manfaat maupun dapur yang hanya melayani sekitar 500 penerima manfaat tetap memperoleh insentif dengan nominal yang sama.
“Kan sekarang diubahlah oleh yang dulu (pejabat lama) ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta. Kan yang dulu begitu,” katanya.
Saat ini BGN masih melakukan validasi jumlah penerima manfaat di berbagai daerah. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk menata kembali distribusi dan kebutuhan dapur MBG di seluruh Indonesia.
Agustina menjelaskan, sejumlah dapur berpotensi digabung apabila jumlah penerima manfaat di suatu wilayah dianggap belum memerlukan lebih dari satu SPPG.
“Mungkin kita akan gabungkan. Bisa jadi karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini, dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing,” ujarnya.
Setelah proses penataan selesai, BGN akan menyusun formula baru untuk menentukan insentif operasional. Penilaian tidak hanya didasarkan pada jumlah produksi makanan, tetapi juga memperhatikan kualitas layanan yang diberikan.
“Nanti kita akan tetapkan insentifnya tidak (Rp6 juta) begitu lagi dong, dan tidak sama juga bentuknya,” kata Agustina.
Menurut dia, sejumlah indikator akan menjadi bagian dari sistem evaluasi baru, termasuk mutu makanan, standar gizi, dan keamanan pangan.
“Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, keamanan pangannya terpenuhi. Jadi kita akan bikin beberapa komposit untuk penilaian supaya enggak sekadar, ‘oh pokoknya aku masak segini, ya sudah segitu dapatnya’,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan evaluasi insentif Rp6 juta per hari tidak akan memengaruhi alokasi bahan baku makanan sebesar Rp10 ribu per porsi.
“Rp10 ribu itu kan bahan baku, tidak ada kaitannya dengan Rp6 juta per hari. Kita evaluasi insentif Rp6 juta supaya efisien,” kata Nanik.
Rencana evaluasi muncul setelah pemerintah menemukan jumlah dapur MBG bertambah dari target awal sekitar 21 ribu titik menjadi 27.877 titik. Penambahan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan beban anggaran secara signifikan apabila skema insentif tetap diterapkan secara merata.
