JAKARTA (Surau.ID) —Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong penguatan riset dan pendidikan sebagai bagian dari strategi pengembangan talenta unggul menuju Indonesia Emas 2045. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi kesenjangan kualitas pendidikan sekaligus perubahan teknologi, terutama perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, pengembangan talenta tidak dapat dipisahkan dari penguatan riset dan pendidikan. Ketiganya perlu dibangun secara bersamaan karena berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja, kualitas pendidikan, dan daya saing suatu negara.
“Kalau Indonesia saat ini berada di urutan tengah dalam konteks Global Innovation Index, artinya indikator-indikator lain juga menunjukkan hal yang sama,” kata Arif dalam Bootcamp Regional DKI Jakarta tentang Penguatan Manajemen Talenta dan Pengayaan Sekolah Unggul Garuda Transformasi 2026 melalui Joint Conference “Education in Contemporary Indonesia: Navigating Governance Transitions and Human Capital Impact” di Hotel Artotel Mangkuluhur, Jakarta, Rabu (7/10).
Menurut Arif, perkembangan AI membuat kebutuhan akan talenta yang mampu menciptakan teknologi menjadi semakin mendesak. Indonesia tidak cukup hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi perlu membangun kemampuan untuk menghasilkan teknologi dan mengembangkan ekosistemnya.
“Persoalannya jadi siapa yang nanti mengontrol AI? Karena AI sudah bisa membuat AI lagi,” ujarnya.
Arif menyebut Indonesia saat ini masih berada pada tahap menggunakan AI. Karena itu, sistem pendidikan perlu diarahkan agar tidak berhenti pada kemampuan menggunakan teknologi, melainkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang dapat menciptakan dan mengembangkan teknologi.
Empat agenda BRIN untuk memperkuat riset pendidikan
Untuk mendekatkan riset dengan kebutuhan pendidikan dan kebijakan, BRIN menyiapkan empat agenda utama. Pertama, membangun platform agenda bersama yang mempertemukan kementerian, Komisi X DPR RI, dan peneliti.
Platform tersebut diharapkan membuat hasil penelitian BRIN lebih sesuai dengan persoalan yang dihadapi pemerintah dalam penyusunan kebijakan pendidikan.
“Kementerian, DPR RI, Komisi X dan peneliti, khususnya di BRIN, memiliki platform agenda bersama sehingga memang ada kesamaan. Apa yang ditawarkan riset BRIN itu adalah sesuatu yang terhubung dengan kebutuhan yang dimiliki oleh kementerian,” kata Arif.
Agenda kedua adalah memperkuat keterbukaan data pendidikan. Menurut Arif, data pendidikan tersebar di berbagai lembaga, mulai dari kementerian, BRIN, perguruan tinggi hingga sekolah. Ketersediaan data yang lebih terbuka dan terintegrasi diperlukan agar pengelolaan pendidikan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.
BRIN juga mendorong penerapan atau piloting terhadap hasil penelitian. Dengan cara tersebut, temuan riset tidak berhenti sebagai kajian, tetapi dapat diuji dan diterapkan dalam berbagai program pendidikan.
Agenda keempat berkaitan dengan penambahan jumlah peneliti di bidang pendidikan. BRIN mengembangkan sejumlah program, termasuk BRIN Goes to School dan BRIN Goes to Industry, untuk memperkuat hubungan antara riset, pendidikan, dan pengembangan talenta.
“Bagaimana kita menyiapkan talent-talent yang baik untuk riset di bidang pendidikan. Saya kira ini merupakan hal yang terus kita perkuat, karena jumlah peneliti kita harus banyak,” ujarnya.
Arif berharap penguatan riset dapat mengurangi jarak antara peneliti, pembuat kebijakan, dunia pendidikan, dan industri. Menurut dia, kebijakan pendidikan perlu semakin banyak bertumpu pada bukti dan pengetahuan ilmiah.
“Jadi kita sekarang hindari missing link antara dunia riset dan dunia policy. Dunia policy itu memang semi-politik, ya, tapi kita harapkan semaksimal mungkin bisa berbasis pada evidence, berbasis pada science,” tutup Arif.
Ketimpangan pendidikan masih menjadi tantangan
Pengembangan talenta nasional juga menghadapi persoalan ketimpangan akses pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, sejumlah daerah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan. Persoalan tersebut mencakup akses terhadap listrik dan internet.
Data Panitia Kerja Pendidikan Daerah 3T mencatat terdapat 10.294 kerusakan fasilitas pendidikan. Selain itu, sebanyak 5.783 satuan pendidikan belum memiliki akses listrik.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya menemukan dan mengembangkan talenta dari berbagai wilayah Indonesia. Akses terhadap guru berkualitas, fasilitas laboratorium, serta pembelajaran tingkat lanjut masih lebih banyak terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Ahmad Najib Burhani mengatakan, Sekolah Garuda harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem pengembangan talenta nasional, bukan sekadar sekolah unggulan.
“Sekolah Garuda tidak boleh sekadar menjadi satu lagi sekolah unggulan biasa. Sekolah ini harus berfungsi sebagai bagian dari ekosistem pengembangan talenta nasional,” ujarnya.
Menurut Najib, pencarian talenta perlu menjangkau seluruh wilayah, termasuk siswa dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil. Karena itu, pengembangan talenta membutuhkan keterhubungan antara sekolah, perguruan tinggi, BRIN, industri, serta jaringan riset.
BRIN turut mendukung ekosistem tersebut melalui pendanaan riset, dukungan studi, penyediaan fasilitas laboratorium, dan penelitian di bidang pendidikan. Hasil riset diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan sekaligus membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
“Pengembangan talenta tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan siswa berprestasi, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia yang mampu menghasilkan pengetahuan, teknologi, dan inovasi bagi kebutuhan Indonesia di masa depan” pungkasnya.
