Jakarta, Surau.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyatakan menghormati proses hukum atas penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai menegaskan kasus tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri selama ini telah berulang kali mengingatkan seluruh kader agar tidak melakukan praktik korupsi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Secara prinsip, PDI Perjuangan menghormati semua proses hukum, termasuk kasus yang terjadi pada kader PDI Perjuangan, seperti yang terjadi pada Bupati Bekasi atau Bupati Ponorogo,” kata Andreas saat dikonfirmasi, Jumat (19/12/2025), dilansir Kompas.com.
Menurut Andreas, partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk melakukan tindakan koruptif. Oleh karena itu, apabila ada kader yang terjerat operasi tangkap tangan KPK, perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi.
“Partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi, sehingga ketika terjadi kasus seperti ini, tentu merupakan tanggung jawab pribadi,” ujarnya.
Meski demikian, Andreas menyebut PDI Perjuangan tetap membuka ruang pendampingan hukum apabila diminta oleh kader yang bersangkutan. Pendampingan tersebut akan dilakukan melalui badan partai yang membidangi urusan hukum.
“Kalau diminta pendampingan dalam proses peradilan, tentu partai akan memfasilitasi melalui badan partai yang membidangi hukum,” katanya.
Andreas menegaskan, kasus yang menjerat Bupati Bekasi tidak akan membuat partainya berhenti melakukan pendidikan politik kepada para kader. Ia menyatakan PDI Perjuangan akan terus menanamkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi dalam setiap jenjang kepemimpinan.
Di sisi lain, Andreas juga berharap KPK dapat menjalankan penegakan hukum secara adil dan profesional. Ia mengingatkan agar lembaga antirasuah tersebut tidak tebang pilih dan tidak dijadikan alat kepentingan politik.
“Kami berharap KPK tidak tebang pilih dan tidak menjadi alat politik, karena masyarakat melihat masih banyak indikasi kasus-kasus besar yang seharusnya ditindaklanjuti, namun justru terkesan didiamkan,” ujarnya.
Penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara oleh KPK kembali menambah daftar kepala daerah yang terseret kasus korupsi, sekaligus memicu sorotan publik terhadap komitmen partai politik dalam melakukan pengawasan internal terhadap kadernya.
