Jakarta (Surau.ID) — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai nelayan kecil di Indonesia menghadapi tekanan yang semakin berat akibat kombinasi krisis iklim dan ekspansi pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya. Dalam peringatan Hari Nelayan Nasional, kedua organisasi tersebut mendesak pemerintah segera menghadirkan kebijakan konkret untuk melindungi kelompok nelayan yang kian rentan.
Menurut mereka, tekanan itu muncul dari berbagai arah. Perubahan iklim terus mengubah kondisi wilayah pesisir dan pulau kecil. Kenaikan muka laut memicu banjir rob dan abrasi yang semakin sering terjadi, sementara intrusi air laut mulai mengancam ketersediaan air bersih. Di saat yang sama, intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor juga menunjukkan tren peningkatan.
Data BMKG mencatat wilayah Jawa Barat sebagai daerah dengan kejadian tertinggi, diikuti Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, serta sejumlah wilayah di Sumatra. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak krisis iklim tidak lagi bersifat sporadis, melainkan sistemik.
Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI, Dana Tarigan, menegaskan bahwa tekanan tersebut semakin terasa di kawasan pesisir dan pulau kecil.
“Situasi iklim di pesisir dan pulau kecil Indonesia makin berat karena cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi. Ancaman nyata terjadi di pulau-pulau kecil berhadapan langsung dengan kenaikan muka laut, ditambah ekspansi tambang di pulau kecil, setidaknya tercatat 248 izin pertambangan di 43 pulau kecil di seluruh Indonesia,” tegas Dana Tarigan, selaku Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI.
Dampak Ekspansi Tambang
Di lapangan, nelayan juga menghadapi penyempitan wilayah tangkap. Aktivitas pertambangan dan proyek industri mendorong perubahan bentang pesisir yang berdampak langsung pada akses melaut. Di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, sedimentasi akibat tambang nikel membuat nelayan gurita harus berpindah lokasi penangkapan. Sementara di Wawonii, reklamasi untuk pembangunan terminal khusus memaksa nelayan melaut hingga puluhan mil lebih jauh dari garis pantai.
Kondisi serupa terjadi di Maluku Utara. Kehadiran kawasan industri di wilayah Weda menyebabkan nelayan di sejumlah desa harus mengubah pola melaut dan menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan.
Pengkampanye Tambang dan Energi WALHI, Faizal Ratuela, menilai kebijakan pembangunan yang berjalan saat ini justru memperparah tekanan ekologis. Contohnya, dampak dari hadirnya tambang nikel yang digadang-gadang sebagai solusi krisis iklim di empat provinsi di Kawasan Timur Indonesia menjadi fakta bahwa PSN gagal menjaga ekosistem dan kesejahteraan rakyat. Kehadiran PSN justru memperburuk keseimbangan ekologis di bentangan alam Sulawesi dan Kepulauan Maluku Utara.
“Untuk itu, negara harus serius mendorong moratorium izin tambang terutama yang terintegrasi dengan PSN dan menghentikan perizinan tambang di pulau kecil di Indonesia,” terang Faizal Ratuela.
Risiko Keselamatan Nelayan
Selain tekanan ekologis, faktor cuaca ekstrem juga meningkatkan risiko bagi keselamatan nelayan. WALHI mencatat sejumlah insiden kecelakaan laut sepanjang 2025 yang berdampak pada korban jiwa maupun hilangnya nelayan saat melaut.
Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut WALHI, Mida Saragih, menekankan perlunya langkah mitigasi yang lebih sistematis. Sebab, ia menambahkan, situasi cuaca ekstrem telah mengakibatkan sejumlah kecelakaan melaut. Semua itu turut berdampak meluas pada mata pencaharian, pemenuhan pangan, dan mobilitas warga pesisir dan nelayan yang menghadapi ketidakpastian musim dan risiko melaut yang lebih tinggi.
Semua itu berkelindan dengan laporan WALHI pada tahun 2025 yang mencatat setidaknya angka kecelakaan nelayan, di antaranya 8 korban meninggal, 36 hilang dan 60 selamat. Mida Saragih juga menekankan pentingnya peringatan dini, kolaborasi lintas sektor, pemberian asuransi iklim dan penguatan adaptasi untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi.
“Negara perlu hadir bagi nelayan kecil dan masyarakat pesisir, dengan kebijakan dan aksi nyata yang sensitif pada kebutuhan masyarakat nelayan, dengan karakter profesi yang sangat bergantung pada situasi alam,” kata Mida Saragih.
Pendapatan Nelayan Kian Menurun
Sementara itu, KNTI turut menyoroti dampak langsung krisis tersebut terhadap penghasilan nelayan. Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, menyebut mayoritas nelayan terdampak cuaca ekstrem dalam beberapa bulan terakhir.
“Cuaca ekstrem Januari 2026 memengaruhi 95% nelayan di 350 desa pesisir, dengan 63% menghentikan melaut akibat angin kencang dan gelombang tinggi. Selain itu, penghasilan nelayan turun hingga 50%, dari Rp400.000–Rp650.000 menjadi Rp200.000–Rp400.000 per hari, terutama di Jawa Barat, Maluku, dan Sulawesi,” ungkap Dani.
Dani juga menambahkan, perlindungan terhadap nelayan kecil belum berjalan optimal. Program seperti asuransi iklim dan penyediaan alat keselamatan dinilai belum berlanjut sejak beberapa tahun terakhir.
“Pemerintah perlu melanjutkan program perlindungan sosial dalam bentuk jaminan keselamatan kerja di laut karena menjadi amanat dari UU Nomor 7/2016 tentang Perlindungan Nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam,” tutur Dani.
Dengan kondisi tersebut, WALHI dan KNTI menegaskan perlunya perubahan pendekatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan ekosistem pesisir dan keberlanjutan hidup nelayan kecil.
Sumber: Siaran Pers WALHI.
