JAKARTA (Surau.ID) — Ketua DPP PSI Bestari Barus menegaskan bahwa keputusan seseorang untuk bergabung atau meninggalkan partai politik merupakan hak pribadi setiap warga negara. Pernyataan itu disampaikannya sebagai respons atas tudingan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membujuk kader-kader PDIP agar bergabung dengan PSI.
Bestari menyampaikan tanggapannya usai bertemu Jokowi di kediamannya di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (18/6/2026). Menurutnya, pilihan politik seseorang tidak dapat diatur atau ditentukan oleh pihak lain karena merupakan bagian dari hak politik yang dimiliki setiap individu.
Ia menegaskan bahwa berada maupun tidak berada dalam suatu partai politik adalah keputusan pribadi. “Tudingan terkait perpindahan kader ke partai lain tidak semestinya dipersoalkan,”jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bestari juga menyinggung PDIP sebagai partai besar yang baginya seharusnya memahami prinsip dasar mengenai hak politik warga negara. Ia bahkan membuka ruang diskusi bagi kader PDIP yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai persoalan tersebut.
“Kalau memang ingin jauh lebih paham, ya kader PDIP yang ngomong itu suruh ketemu saya ya, biar saya kasih paham,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengaku pihaknya terus mengawasi dugaan upaya membujuk kader-kader PDIP untuk masuk ke PSI di berbagai daerah. Ia menyebut informasi yang diterimanya menunjukkan sasaran pendekatan tersebut mencakup anggota dewan, kepala daerah, pengurus partai, hingga kader PDIP.
Deddy juga mengungkapkan adanya informasi mengenai tawaran bantuan material kepada sejumlah kader yang diajak bergabung ke PSI. Namun, ia menegaskan belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.
“PDIP tidak merasa khawatir terhadap dugaan upaya tersebut dan akan terus mencermati perkembangannya,” pungkasnya.
