JAKARTA (Surau.ID) – Komisi VII DPR RI mendesak Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk lebih memprioritaskan pengembangan pelaku UMKM dalam alokasi anggaran mereka. Langkah ini diambil guna memastikan daya saing industri nasional meningkat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026), DPR menyoroti dominasi belanja operasional dalam rencana anggaran BSN. Hal ini dinilai menghambat efektivitas program pemberdayaan ekonomi di lapangan.
Prioritas Anggaran untuk Dampak Nyata Industri
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menegaskan bahwa setiap rupiah dari negara harus benar-benar menyentuh kebutuhan nyata pelaku usaha. Anggaran tidak boleh hanya terserap untuk urusan administrasi dan dokumen akreditasi saja.
DPR meminta BSN merancang peta jalan (roadmap) yang memangkas porsi belanja pegawai yang berlebihan. Fokus utama harus dialihkan pada program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh para pelaku industri dan UMKM nasional.
Standarisasi sebagai Pendorong Daya Saing Global
Tolok ukur keberhasilan BSN kini bukan lagi sebatas jumlah sertifikat SNI yang diterbitkan. Lembaga ini dituntut untuk mampu membuktikan seberapa besar standar tersebut benar-benar memperkuat posisi ekonomi Indonesia di pasar dunia.
“Kita ingin para pelaku UMKM menjadi pihak utama yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi nasional melalui dukungan kebijakan dan ekosistem yang sehat,” ujar Chusnunia dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).
Semoga langkah ini menjadi titik balik bagi UMKM untuk naik kelas dan menembus pasar global dengan lebih percaya diri. Dukungan kebijakan yang tepat adalah kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
