Timor Tengah Utara (Surau.ID) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pencegahan menjadi langkah paling efektif untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Melalui Roadshow Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Kamis (23/7), KPK mengajak pemerintah daerah, aparatur sipil negara, dunia pendidikan, hingga masyarakat memperkuat budaya antikorupsi sejak lingkungan terkecil.
Kegiatan yang digelar Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Soskam) KPK di Aula Bale Biinmafo, Kantor Bupati TTU, itu dibuka oleh Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo. Turut hadir Wakil Bupati TTU Kamillus Elu, Ketua Satgas Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, Kapolres TTU, Dandim 1618/TTU, Wakil Ketua DPRD TTU, jajaran perangkat daerah, serta berbagai elemen masyarakat.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, mengatakan KPK sengaja memperluas edukasi antikorupsi ke daerah sebagai bagian dari strategi memperkuat pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan partisipasi publik.
“Pencegahan korupsi harus menjadi tugas kita bersama. Memang penindakan diperlukan ketika tindak pidana korupsi telah terjadi, tetapi memenjarakan koruptor tidak menyelesaikan akar masalah apabila sistem dan tata kelolanya masih memiliki celah. Karena itu, yang paling utama adalah bagaimana mencegah agar pelanggaran, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana korupsi tidak terjadi sejak awal,” ujar Amir.
Pencegahan Jadi Prioritas Utama
Amir menjelaskan, pemberantasan korupsi tidak dapat bergantung pada penegakan hukum semata. Pemerintah, menurutnya, harus lebih dahulu membangun sistem yang mampu menutup peluang terjadinya penyimpangan melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“KPK hadir di Kabupaten TTU dalam menjalankan tugas pendidikan dan pencegahan korupsi. Kalau kita ingin membangun tata kelola pemerintahan yang baik, maka fungsi pertama yang harus diperkuat adalah pencegahan. Berbagai bentuk kejahatan tidak cukup hanya diatasi dengan penangkapan dan penghukuman. Harus ada upaya untuk mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi,” kata Amir.
Ia menambahkan, komitmen mencegah korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kepala daerah, organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.
Selain memperkuat sistem, Amir menilai pembangunan budaya antikorupsi harus berawal dari perilaku setiap individu. Ia mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk menjadikan kejujuran, keberanian, dan integritas sebagai landasan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Peran kita semua sama sebagai pemerhati antikorupsi di lingkungan masing-masing. Budaya antikorupsi harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja, hingga masyarakat luas. Karena itu, para pejabat dan seluruh aparatur pemerintah harus memiliki kejujuran, keberanian, dan integritas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Amir juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten TTU yang terus menjalin komunikasi intensif dengan KPK sejak Maret 2026 hingga terlaksananya Roadshow JNBA.
Bupati TTU Yosep Falentinus Delasalle Kebo menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran KPK menjadi energi baru bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPK atas kehadirannya di Kabupaten TTU. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan penuh integritas,” ujar Yosep.
Menurutnya, pemerintah daerah akan terus memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi melalui peningkatan profesionalisme aparatur dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Edukasi Antikorupsi Libatkan Masyarakat
Yosep menilai gerakan antikorupsi tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia mendorong penanaman nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sejak usia dini agar tumbuh menjadi karakter masyarakat.
Ia berharap Roadshow JNBA mampu meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah maupun masyarakat dalam membangun lingkungan yang bebas dari korupsi.
“Semoga dengan adanya kegiatan Roadshow JNBA oleh KPK ini dapat meningkatkan kesadaran seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, terutama dalam pelayanan publik,” pungkasnya.
Selama pelaksanaan Roadshow JNBA, KPK menggelar berbagai kegiatan edukatif yang menyasar seluruh lapisan masyarakat. Program tersebut meliputi KPK Mengajar di sekolah dasar, kampanye antikorupsi bersama masyarakat, edukasi bagi pelajar SD, SMP, dan SMA, kuliah umum antikorupsi untuk mahasiswa, hingga sosialisasi bagi perangkat desa.
KPK bersama Pemerintah Kabupaten TTU juga meninjau sejumlah pusat layanan publik untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan sekaligus mendorong penguatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, KPK akan menggelar nonton bareng film bertema antikorupsi yang terbuka bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi media edukasi sekaligus upaya memperluas partisipasi publik dalam membangun budaya antikorupsi di Kabupaten Timor Tengah Utara.
