BONDOWOSO (Surau.ID) — Forum Nahdliyin Youth Impact menggelar diskusi intelektual bertajuk bedah buku Ekonomi Pancasila karya Dr. H. R. Djoni Sudjatmoko, S.E., M.M., di Bondowoso pada Sabtu (31/10/2026). Diskusi yang dihadiri oleh 100 peserta dari kalangan mahasiswa dan perwakilan organisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap relevansi nilai Pancasila dalam sistem ekonomi nasional.
Dipandu oleh Imron Sadewo, acara sore itu menyoroti pentingnya orientasi pembangunan yang tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan berfokus pada pemerataan kesejahteraan.
Dalam pemaparannya, Dr. H. R. Djoni Sudjatmoko menegaskan bahwa sistem ekonomi kerakyatan harus menjadi landasan utama kebijakan publik.
“Ekonomi Pancasila harus kita tempatkan sebagai pijakan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.
Diskusi ini turut mengaitkan gagasan ekonomi kerakyatan dengan arah kebijakan era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi diskursus publik.
Para peserta diajak melihat kebijakan tersebut melalui kacamata transparansi anggaran dan keadilan sosial bagi masyarakat luas.
Selain itu, forum tersebut memberikan perspektif baru bagi mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Gerakan mahasiswa dinilai perlu bertransformasi dari sekadar aksi demonstrasi jalanan menuju kajian kebijakan yang berbasis data dan analisis tata kelola anggaran.
Mahasiswa didorong untuk aktif mengawasi distribusi bantuan pemerintah, khususnya pada sektor krusial seperti pertanian dan peternakan.
Pengawalan ketat terhadap alokasi anggaran dinilai penting agar subsidi dan program bantuan tepat sasaran serta berdampak langsung bagi pelaku usaha kecil.
Melalui kegiatan ini, Nahdliyin Youth Impact berharap tradisi berpikir kritis di kalangan pemuda terus tumbuh. Pengawalan pembangunan ekonomi yang berlandaskan Pancasila dinilai memerlukan keterlibatan aktif kaum intelektual dalam memberikan solusi dan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah.
