JAKARTA (Surau.ID) — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan kesiapannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan periode 2021–2026 pada Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Jumat (28/8).
Dokumen setebal hampir 1.000 halaman tersebut disusun sebagai bukti transparansi sekaligus rangkuman atas pelaksanaan mandat Muktamar ke-34 Lampung.
Dalam keterangannya, Gus Yahya optimistis para muktamirin dari jajaran Pengurus Wilayah (PWNU) dan Pengurus Cabang (PCNU) dapat menerima laporan tersebut secara terbuka.
Ia menilai pembenahan tata kelola serta efisiensi manajemen organisasi yang dilakukan selama lima tahun terakhir telah dirasakan langsung oleh pengurus di tingkat daerah.
”Alhamdulillah, LPJ kita siapkan hampir 1.000 halaman karena padatnya kegiatan selama lima tahun ini. Target amanat Muktamar ke-34 di Lampung juga hampir sepenuhnya terpenuhi. Saya kira tidak ada alasan penolakan,” ujarnya.
Selain pemaparan kinerja, pelaksanaan forum tertinggi NU ini diwarnai dinamika bursa calon Ketua Umum PBNU.
Menanggapi tuduhan adanya intervensi struktur pusat terhadap suara PWNU dan PCNU untuk mendukung kembali dirinya, Gus Yahya menepis anggapan tersebut.
Ia menegaskan bahwa jajaran pengurus daerah memiliki integritas tinggi dan independensi penuh dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi.
Keputusan muktamar dinilainya harus berpijak pada kepentingan strategis jangka panjang, bukan tekanan politik maupun pertimbangan pragmatis.
”PWNU dan PCNU adalah kader-kader berintegritas tinggi. Mereka tidak akan mudah dipengaruhi atau dibujuk hal-hal yang bersifat pragmatis,” tegasnya.
Muktamar ke-35 di Jombang ini memiliki bobot historis tersendiri karena menjadi muktamar perdana NU saat memasuki abad kedua pendiriannya. Hasil akhir dari musyawarah ini diproyeksikan menjadi dasar dan arah pijak utama langkah organisasi dalam mengarungi dinamika peradaban abad ke-2 NU.
