JAKARTA (Surau.ID) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu dari delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang difokuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dengan total rencana Belanja Negara mencapai Rp4.097,2 triliun.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah menargetkan percepatan perbaikan sarana fisik secara masif agar seluruh sekolah di Indonesia berada dalam kondisi aman, bersih, dan layak untuk proses belajar mengajar.
Target Perbaikan Infrastruktur dan Sekolah Tanpa Biaya
Pemerintah mencatat telah memperbaiki lebih dari 71.744 sekolah hingga tahun ini dan menargetkan renovasi 100.000 sekolah pada tahun depan, dengan komitmen menuntaskan perbaikan seluruh SD, SMP, SMA, SMK, hingga pesantren pada tahun 2029.
“Kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun,” tegas Presiden Prabowo.
Selain pembenahan fasilitas fisik, pemerintah juga berkomitmen memperjuangkan agar seluruh sekolah negeri di Indonesia tidak memungut biaya apa pun kepada para peserta didik.
Transformasi Pembelajaran Digital dan Jarak Jauh
Selain infrastruktur, pemerintah menyiapkan transformasi pembelajaran berbasis teknologi dengan melengkapi ruang kelas menggunakan layar pintar interaktif (Interactive Flat Panel / IFP) secara bertahap.
Pemanfaatan teknologi ini juga diarahkan untuk memperluas akses pembelajaran jarak jauh (long distance learning), memungkinkan siswa di berbagai wilayah mendapatkan pengajaran langsung dari guru-guru terbaik di studio Jakarta atau ibu kota provinsi.
Melalui penggabungan pembenahan fasilitas, pemanfaatan teknologi, dan pemerataan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya, pemerintah berupaya melakukan lompatan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.
