JEMBER (Surau.ID) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Jember membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul banyaknya keluhan terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diambil guna memperketat kontrol terhadap ratusan dapur yang beroperasi di wilayah itu.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengatakan pembentukan satgas menjadi instruksi langsungnya untuk memastikan seluruh dapur SPPG menjalankan prosedur sesuai standar.
“Saya menginstruksikan pembentukan Satgas pengawas untuk memastikan seluruh dapur menjalankan prosedur dengan benar seiring jumlah SPPG yang mencapai ratusan titik,” kata Fawait dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat.
Pengawasan Diperketat
Menurut Fawait, program berskala besar dengan cakupan luas tentu memiliki potensi kekurangan di lapangan. Namun, pemerintah daerah memastikan pengawasan kini dilakukan lebih ketat.
Ia menegaskan dapur yang tidak memenuhi standar atau tidak disiplin dalam penyajian menu akan ditindak melalui rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Gus Fawait, sapaan akrabnya, juga meminta seluruh kendala teknis segera dilaporkan kepadanya agar bisa dicarikan solusi cepat tanpa harus menyalahkan kebijakan pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjalankan program strategis tersebut.
“Itu tanggung jawab saya sebagai kepala daerah. Saya inginU memastikan SPPG di Jember menjadi percontohan nasional dalam efektivitas distribusi gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal,” ujarnya.
Ratusan SPPG Dinilai Dorong SDM dan Ekonomi Desa
Fawait menjelaskan keberadaan ratusan SPPG di Jember bukan semata program kesehatan, melainkan bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Skala operasional yang melayani ribuan siswa setiap hari dinilai sebagai tantangan sekaligus peluang besar bagi daerah.
Ia menyebut ada dua manfaat utama dari pelaksanaan program tersebut. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan asupan protein dan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah.
Kedua, dampak ekonomi lokal yang muncul dari penyerapan bahan baku oleh dapur SPPG. Kebutuhan operasional harian melibatkan petani, peternak, hingga pedagang pasar di sekitar lokasi, sehingga menciptakan perputaran uang di tingkat desa.
“Program MBG melalui ratusan SPPG adalah harapan baru. Kami tidak hanya bicara soal makanan sehat untuk anak-anak, tapi juga bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke pelosok Jember,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah wali murid menyampaikan keluhan terkait menu MBG selama Ramadan yang dinilai kurang layak dan tidak sebanding dengan harga patokan program yang berkisar Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per porsi. Keluhan tersebut menjadi salah satu alasan Pemkab Jember memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan.
