JAKARTA (Surau.ID) – Perludem bersama International IDEA mengajak jurnalis dan organisasi masyarakat sipil memahami lebih dalam sistem pemilu campuran atau Mixed Member Proportional (MMP) melalui Media Briefing and Civil Society Workshop di Rumah Belajar Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Rabu (23/7/2027). Dalam forum tersebut, kedua lembaga memaparkan hasil simulasi berbagai desain sistem pemilu menggunakan data Pemilu 2024 sebagai bahan kajian, bukan sebagai prediksi hasil pemilu mendatang.
Direktur Eksekutif Perludem, Heroik M. Pratama, menegaskan bahwa simulasi tersebut bertujuan memberikan gambaran mengenai dampak dari setiap pilihan desain sistem pemilu apabila diterapkan di Indonesia.
“Simulasi yang dipaparkan bukan merupakan prediksi hasil pemilu, melainkan instrumen untuk melihat implikasi teknis dari berbagai pilihan desain sistem pemilu dengan menggunakan data Pemilu 2024.”
Menurut Heroik, tim penyusun mengadaptasi simulasi tersebut dari pengalaman sejumlah negara yang telah menerapkan sistem Mixed Member Proportional (MMP), seperti Selandia Baru dan Jerman. Pengalaman tersebut menjadi bahan pembelajaran untuk melihat kemungkinan penerapannya dalam konteks demokrasi Indonesia.
Memahami Ragam Sistem Pemilu
Dalam sesi berikutnya, Senior Programme Manager International IDEA, Adhy Aman, mengulas berbagai model sistem pemilu yang diterapkan di sejumlah negara. Ia menilai setiap negara memiliki kebutuhan politik yang berbeda sehingga tidak ada satu sistem yang dapat dianggap paling ideal untuk semua.
Adhy menjelaskan bahwa setiap desain sistem pemilu membawa konsekuensi tersendiri, baik terhadap tingkat keterwakilan politik, stabilitas pemerintahan, maupun hubungan antara pemilih dengan wakil rakyat. Karena itu, setiap perubahan sistem perlu mempertimbangkan karakteristik politik dan kebutuhan masing-masing negara.
Peneliti Perludem, Iqbal Kholidin, memaparkan hasil simulasi yang dilakukan melalui sejumlah skenario. Simulasi tersebut membandingkan sistem Parallel dan Mixed Member Proportional (MMP) dengan penggunaan daftar nasional maupun daftar provinsi, serta beberapa pilihan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Menurut Iqbal, hasil simulasi menunjukkan kecenderungan yang berbeda pada masing-masing sistem. Sistem Parallel lebih banyak menguntungkan partai-partai besar, sedangkan sistem MMP menghasilkan distribusi kursi yang lebih mendekati prinsip proporsionalitas sehingga keterwakilan suara pemilih menjadi lebih seimbang.
Dorong Diskusi Berbasis Bukti
Workshop berlangsung secara interaktif dengan melibatkan jurnalis dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Para peserta mengangkat sejumlah isu strategis, mulai dari pengaruh sistem pemilu terhadap praktik politik uang, peluang lahirnya partai-partai alternatif, pengaturan parliamentary threshold (PT), hingga perlunya menghitung ulang besaran daerah pemilihan (dapil).
Menutup kegiatan, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, mengingatkan bahwa hasil simulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menawarkan satu sistem pemilu sebagai solusi tunggal bagi seluruh persoalan demokrasi di Indonesia.
“Simulasi ini bukan dimaksudkan untuk menawarkan suatu sistem sebagai solusi atas seluruh persoalan demokrasi.”
Ia berharap hasil simulasi tersebut dapat menjadi pijakan bagi diskusi yang lebih objektif dan berbasis bukti mengenai berbagai alternatif desain sistem pemilu di Indonesia.
Melalui kegiatan ini, Perludem dan International IDEA ingin memperkuat pemahaman media serta organisasi masyarakat sipil mengenai sistem pemilu campuran, khususnya Mixed Member Proportional (MMP). Dengan pemahaman yang lebih baik, pembahasan mengenai reformasi sistem pemilu di Indonesia diharapkan semakin akurat, berbasis data, dan mudah dipahami masyarakat luas.
