PAMEKASAN (Surau.ID) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, untuk bergabung dalam wadah koperasi agar memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, serta peluang pengembangan usaha. Komitmen itu ia sampaikan saat berdialog dengan pelaku koperasi lintas sektor di Pamekasan, Selasa (21/7), didampingi Bupati Pamekasan Kholilurrahman.
Dialog tersebut mempertemukan pelaku koperasi syariah, koperasi pondok pesantren (kopontren), koperasi tembakau, koperasi tekstil, hingga pelaku usaha dari berbagai sektor lainnya. Dalam forum itu, para peserta menyampaikan beragam persoalan, mulai dari kebijakan pemerintah, kendala produksi, kesejahteraan petani tembakau dan garam, hingga kebutuhan akses pembiayaan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ferry memastikan Kementerian Koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) siap memberikan pendampingan sekaligus skema pembiayaan bagi koperasi. Pemerintah juga membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak agar unit usaha berbasis koperasi, termasuk yang berkembang di lingkungan pesantren, mampu tumbuh secara profesional.
“Dengan wadah koperasi, kegiatan usaha bisa lebih produktif dan menjadi alternatif bagi pengembangan kegiatan ekonomi di Pamekasan, bahkan di seluruh daerah di Indonesia,” kata Menkop.
LPDB Siap Perkuat Pembiayaan Koperasi
Dalam dialog itu, salah satu perwakilan kopontren memaparkan perkembangan unit usaha sandal jepit batik yang mendapat respons positif dari pasar. Namun, usaha tersebut menghadapi kendala regenerasi pengelola karena santri yang mengelola usaha rutin lulus setiap tahun. Selain itu, unit konveksi seragam yang melayani sekitar 1.000 siswa setiap tahun juga membutuhkan kepastian dukungan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Menkop menegaskan pemerintah akan memperkuat koperasi melalui transformasi menyeluruh. Menurutnya, penguatan itu tidak hanya menyasar pembiayaan, tetapi juga rebranding koperasi, perbaikan tata kelola organisasi, serta percepatan digitalisasi agar koperasi semakin kompetitif.
Ia juga mengajak koperasi memperluas bidang usaha ke sektor-sektor produktif yang memiliki nilai tambah tinggi.
“Sekarang kita dorong lagi koperasi masuk ke sektor produksi, sektor distribusi, bahkan sektor industri,” kata Menkop.
Koperasi Didorong Kelola Sektor Strategis
Ferry menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai regulasi baru yang memberi ruang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Peluang tersebut mencakup pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), sumur minyak rakyat (idle well), pengumpulan minyak jelantah dan biomassa sebagai sumber energi, pembangunan pabrik crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya, SPBU solar bagi nelayan, cold storage, hingga pabrik es batu.
Selain itu, pemerintah juga mendorong koperasi berperan dalam pengelolaan sampah berkelanjutan, pengembangan ekonomi kreatif seperti produksi konten digital dan animasi, hingga pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga memaparkan program prioritas nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai penggerak ekonomi desa.
“Koperasi ini dirancang bukan sebagai lembaga sosial semata, melainkan sebagai badan usaha profit yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Menkop.
Ia menambahkan, pemerintah juga mengarahkan penyaluran berbagai barang dan program subsidi melalui KDKMP, termasuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial, bantuan pangan non-tunai, serta pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema channeling.
Sementara itu, salah seorang tokoh pengusaha di Pamekasan mengusulkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih turut berperan menyerap hasil panen tembakau dan garam milik petani lokal. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjaga tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan yang saat ini mencapai 7,5 persen sekaligus memperkuat kesejahteraan petani pada musim panen.
