SURABAYA (Surau.ID) – PKC PMII Jawa Timur mengecam keras kenaikan harga BBM di tengah pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal bahaya bagi stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.
Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran serius terkait fondasi ekonomi negara yang sedang tertekan. Tekanan ini berpotensi menghantam daya beli masyarakat dan mengganggu keberlangsungan hidup kelompok ekonomi rentan secara masif ke depannya.
Ancaman Nyata Daya Beli Rakyat
Pelemahan rupiah yang drastis memaksa Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga darurat, sementara harga BBM non-subsidi terpantau melonjak hingga lebih dari 30 persen. Kombinasi faktor ini bukan sekadar statistik, melainkan ancaman nyata bagi daya beli.
Kenaikan biaya distribusi akan memicu efek domino yang berbahaya, mulai dari mahalnya harga kebutuhan pokok hingga membengkaknya biaya produksi industri. Hal ini secara langsung akan membebani buruh, petani, nelayan, serta pelaku UMKM.
Kelompok-kelompok tersebut merupakan penopang utama konsumsi nasional. Ketika ongkos distribusi naik, harga barang ikut melonjak tajam. Jika daya beli masyarakat terus tergerus, pertumbuhan ekonomi nasional terancam melambat secara signifikan dan berkelanjutan.
Evaluasi Kebijakan dan Harapan Kemanusiaan
Abd Holik dari Bidang Kebijakan Publik PMII Jatim mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi arah kebijakan ekonomi agar tidak terjebak pada solusi jangka pendek. Negara harus mampu mencari jalan keluar yang lebih fundamental.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat sektor produksi nasional serta mempercepat industrialisasi berbasis sumber daya domestik. Selain itu, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi harus menjadi prioritas utama demi menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih tangguh.
Pemerintah wajib hadir memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat rentan agar kualitas hidup rakyat tetap terjaga. Kegagalan dalam mengantisipasi dampak berantai ini tidak hanya akan melahirkan lonjakan harga, tetapi juga penurunan kualitas hidup masyarakat secara luas.
Pada akhirnya, stabilitas sosial sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengendalikan inflasi. Ketika rupiah terpuruk dan harga energi melonjak, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka-angka ekonomi, melainkan harapan rakyat untuk mampu bertahan hidup dengan layak. Semoga langkah preventif segera diambil demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.