MALANG (Surau.ID) – Ratusan massa dari Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar menggelar aksi damai menolak pembatasan akses Jalan Puncak Bendungan Lahor, Desa Karangkates, Kabupaten Malang, Sabtu (1/8/2026).
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan NVNJ Kabupaten Malang, Hadi Wiyono atau Cakdur, dan Koordinator Lapangan LSM GIBM Kabupaten Blitar, Geni, itu berujung pada pembukaan paksa portal yang selama ini membatasi akses masyarakat.
Sekitar 300 peserta aksi membawa bendera Merah Putih, bendera organisasi, serta sejumlah spanduk berisi tuntutan penolakan terhadap retribusi dan pembatasan akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Blitar tersebut.
Koordinator Lapangan NVNJ Kabupaten Malang, Hadi Wiyono, menegaskan bahwa masyarakat hanya menginginkan akses jalan kembali dibuka tanpa hambatan. Menurutnya, keberadaan portal telah mengganggu aktivitas ekonomi warga.
“Jalan ini adalah akses Malang-Blitar. Kenapa ditutup? Jangan hanya duit saja yang dipikirkan,” tegasnya.
Dalam orasinya, Hadi juga meminta aparat kepolisian memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang menjerat dirinya.
“Kasus saya sampai mana, agar segera diklarifikasi status tersangka saya karena banyak teman-teman yang menanyakan,” ucapnya.
Ia bahkan mengaku memiliki bukti komunikasi yang menurutnya perlu ditindaklanjuti oleh kepolisian. Selain itu, Hadi meminta aparat tidak berpihak kepada pihak mana pun dalam polemik Bendungan Lahor.
“Pihak Polres agar tidak main-main dalam kasus ini. Lihatlah, musuhmu adalah rakyat, jangan menakut-nakuti rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan LSM GIBM Kabupaten Blitar, Geni, menyebut aksi tersebut lahir dari aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan akibat pembatasan akses jalan.
“Kegiatan ini merupakan aspirasi dari rakyat, bukan dari pemerintah; suara umpatan kami merupakan suara rakyat,” terangnya.
Ia menilai akses ke Bendungan Lahor merupakan jalur vital yang selama bertahun-tahun dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang aktivitas ekonomi. Geni juga meminta PJT I membuka ruang dialog yang didasarkan pada data teknis, bukan sekadar kebijakan sepihak.
“Jangan sampai berkesan ketika rakyat bersuara malah akses ditutup, gelar dialog dengan fakta dan data teknis, jangan main seenaknya sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah harus berpihak kepada masyarakat. “Pastikan setiap keputusan yang selama ini diambil untuk menguntungkan warga,” pungkasnya.
