KOTA PROBOLINGGO (Surau.ID) – Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Samsudin, menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam paparannya, Samsudin menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus tetap menjadi perhatian bersama, termasuk terhadap dugaan penyimpangan yang muncul dalam sejumlah program pemerintah.
“Upaya pemberantasan korupsi harus terus menjadi perhatian bersama, termasuk terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan program-program pemerintah. Dalam hal ini, adanya kasus yang menyeret oknum pada Badan Gizi Nasional (BGN) perlu dijadikan bahan evaluasi agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah,” ujarnya dalam Diskusi Publik memperingati Hari Lahir Pancasila bertema “Pancasila Menjaga Arah Indonesia” di Gedung Mina Samudra atau UPT PTKP3, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.
Soroti Pelaksanaan Program MBG
Samsudin menilai Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya benar-benar berjalan sesuai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Program MBG pada prinsipnya merupakan program yang baik dan memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya harus tepat sasaran, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan adanya berbagai laporan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di sejumlah wilayah Jawa Timur yang dinilai masih memerlukan evaluasi.
“Adanya berbagai temuan dan laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan Program MBG di wilayah Jawa Timur yang dinilai masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan maupun mekanisme yang telah ditetapkan. Perlu pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan,” tegasnya.
Minta Kajian Mendalam Program Strategis
Selain MBG, Samsudin juga menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, sejumlah program strategis pemerintah masih membutuhkan kajian yang lebih komprehensif, terutama terkait tata kelola dan mekanisme pelaksanaannya.
“Beberapa program pemerintah, seperti Program MBG dan KDKMP, masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif, terutama terkait mekanisme pelaksanaan, tata kelola, proses rekrutmen pengelola, serta pengawasan penggunaan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting guna menghindari munculnya pertanyaan maupun persepsi negatif dari masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Samsudin juga mengaku sempat menerima informasi mengenai adanya pihak-pihak yang berupaya menghentikan jalannya diskusi publik tersebut.
“Bahwa sebelum kegiatan ini berlangsung, sempat diperoleh informasi mengenai adanya pihak-pihak yang berupaya menghentikan atau membubarkan kegiatan diskusi ini. Informasi tersebut diperoleh dari salah satu oknum aparat,” ungkapnya.
Menutup penyampaiannya, Samsudin berharap seluruh program strategis pemerintah dapat dijalankan secara terbuka, profesional, dan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Saya berharap agar seluruh program strategis pemerintah dapat dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal,” katanya.
