KRAKSAAN (Surau.ID) – Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi Abdul Haq Zaini, menjamin persediaan LPG 3 kilogram di wilayahnya, khususnya Kecamatan Kraksaan, dalam posisi aman dan stabil. Kepastian ini didapat usai dirinya memimpin inspeksi mendadak (sidak) bersama tim gabungan untuk memantau langsung distribusi gas bersubsidi tersebut pada Selasa (14/6/2026).
Langkah proaktif ini melibatkan unsur Polres Probolinggo, Kodim 0820, perwakilan SPBE, serta jajaran OPD terkait. Tim menyisir rantai distribusi mulai dari agen di Kelurahan Patokan, pangkalan di Desa Kalibuntu, hingga mengecek langsung kondisi di tingkat pengecer dan konsumen.
Berdasarkan hasil pantauan lapangan, Pria yang akrab disapa Lora Fahmi itu menegaskan bahwa tidak ada pemangkasan kuota dari sisi suplai. Distribusi harian dari agen ke pangkalan terpantau masih berada di angka normal.
“Kami sudah mengecek langsung ke lapangan. Jatah harian antara 3.000 hingga 5.000 tabung tetap tersalurkan seperti biasa. Tidak ada pengurangan alokasi,” tegasnya.

Mengenai keluhan warga yang sulit mendapatkan gas dalam beberapa hari terakhir, Ra Fahmi menilai fenomena tersebut dipicu oleh lonjakan konsumsi pasca-Lebaran yang berbarengan dengan tradisi lokal yang panjang. Selain itu, isu kelangkaan yang sempat viral di media sosial ditengarai menjadi penyebab masyarakat melakukan pembelian berlebih karena panik (panic buying).
Selain masalah stok, Wabup juga menyoroti disparitas harga yang terjadi di pasar. Ia memastikan harga di tingkat pangkalan masih patuh pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.000. Namun, di level pengecer, harga dilaporkan melambung hingga kisaran Rp25.000 sampai Rp30.000.
“Di pangkalan harga aman sesuai HET. Kami sedang mendalami mengapa di tingkat pengecer harganya bisa melonjak tajam,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo memberikan peringatan keras kepada oknum yang mencoba bermain dengan stok maupun harga. Ra Fahmi menegaskan tidak akan segan mencabut izin usaha jika ditemukan bukti penimbunan atau penyimpangan distribusi.
Guna menjaga stabilitas ke depan, Pemkab Probolinggo membuka pintu pengaduan bagi warga yang menemukan praktik distribusi ilegal atau harga yang tidak wajar di luar ketentuan. Fahmi berharap masyarakat tetap tenang dan membeli kebutuhan gas secukupnya agar ritme pasar kembali normal.