JOMBANG (Surau.ID) — Suasana Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di depan Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, mendadak memanas pada Minggu siang (30/8/2026).
Massa yang mengatasnamakan peserta muktamar terpaksa menerobos barikade pengamanan pintu masuk arena sidang karena tidak memiliki ID Card resmi.
Aksi nekat ini dipicu oleh kekecewaan massa atas apa yang mereka sebut sebagai ketidakadilan tata kelola pelaksanaan Muktamar, khususnya menjelang agenda krusial pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dalam suasana riuh tersebut, orator aksi dari PCNU Indramayu, Muhammad Solihin, naik ke atas podium darurat dan menyampaikan orasi politiknya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka di Tambakberas adalah bentuk komitmen menjaga nilai-nilai pendiri NU.
“Hari ini kita berkomitmen untuk ikut amanah K.H. Abdul Wahab Chasbullah, karena beliau membangun kultur akhlakul karimah. Namun, kita diperlakukan tidak adil di acara Muktamar kali ini,” paparnya.
Ia perjuangkan semata-mata bukan hanya figur Gus Yusuf, melainkan keberlangsungan seluruh warga Nahdlatul Ulama
Lebih jauh, Solihin melontarkan tuduhan serius terkait dugaan intervensi dan pelanggaran selama proses penyeleksian peserta Muktamar.
Ia menyebut adanya oknum-oknum yang mencoba mencederai transparansi forum tertinggi warga NU tersebut.
“Jangan dirusak oleh oknum-oknum tertentu! Banyak praktik penyekapan peserta di hotel, transaksi money politic, dan ketidakadilan yang terjadi di Muktamar kali ini. Jika ada oknum yang sengaja menjegal Gus Yusuf, maka kita wajib melawan siapapun yang merusak prinsip keadilan di sini!” tegasnya.
Gelombang penolakan terhadap prosedur registrasi dan penetapan utusan ini juga disuarakan oleh kader NU asal Lombok, Muhammad Akbar.
Dalam orasinya, Akbar menyampaikan tuntutan agar panitia penyelenggara bersikap independen dan memulihkan hak-hak muktamirin yang tereliminasi tanpa alasan yang transparan.
Menurutnya, ia datang dari jauh bukan untuk melihat NU dirusak oleh manipulasi administratif. Keberpihakan harus tegak lurus pada keadilan. Seluruh elemen kader di daerah menuntut integritas muktamar ini dikembalikan.
“Jika panitia tetap memaksakan agenda sidang di tengah dugaan kecurangan ini, maka legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan akan cacat secara moral,” tandasnya.
