GRESIK (Surau.ID) — Persoalan transportasi laut rute Bawean-Gresik yang berulang kali dikeluhkan masyarakat kini dibawa ke tingkat pemerintah pusat. Kerukunan Warga Bawean Gresik (KWBG) dan Pemuda Bawean Gresik (PBG) memilih menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk meminta perhatian atas persoalan konektivitas Pulau Bawean.
Langkah tersebut mendapat dukungan dari Ikatan Mahasiswa Kebontelukdalam (IMK). Koordinator Isu Kebijakan Publik dan Pemerintahan IMK, Ahyani, menilai penyampaian aspirasi kepada Presiden merupakan langkah yang tepat setelah berbagai upaya komunikasi dengan pemerintah daerah belum menghasilkan penyelesaian yang diharapkan.
Menurut Ahyani, masyarakat Bawean sebelumnya telah beberapa kali menggelar diskusi dan audiensi dengan pemerintah kabupaten. Namun, persoalan transportasi laut masih berulang sehingga masyarakat memilih menyampaikan persoalan tersebut melalui pemerintah pusat.
“Sudah beberapa kali masyarakat Bawean melakukan diskusi maupun audiensi dengan pihak kabupaten, tapi persoalan ini belum kunjung mendapatkan penyelesaian. Karena itu, melayangkan surat kepada Presiden merupakan langkah yang tepat sekaligus mendesak,” tegas Ahyani saat diwawancarai.
Transportasi Laut Berkaitan dengan Layanan Dasar
Ahyani mengatakan, persoalan transportasi laut di Bawean tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pelayaran. Konektivitas laut menjadi bagian penting bagi mobilitas masyarakat menuju daratan Gresik, termasuk untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, logistik dan pelayanan kesehatan.
Gangguan pelayaran juga dinilai dapat berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat yang bergantung pada jalur laut sebagai akses utama menuju wilayah daratan.
“Ketika kapal berhenti, persoalannya bukan hanya soal orang tidak bisa bepergian. Ada masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan, ada kebutuhan logistik, ada aktivitas ekonomi, dan ada kebutuhan lain yang bergantung pada konektivitas laut,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi persoalan ketika gangguan transportasi terjadi bersamaan dengan kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan segera.
“Tidak menutup kemungkinan, jika kemandekan kapal terus berulang, masyarakat Bawean akan mengalami kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika terjadi keadaan kritis, keterbatasan akses transportasi dapat memperbesar risiko terhadap keselamatan masyarakat,” lanjutnya.
IMK Minta Ada Solusi Konkret
Ahyani berharap penyampaian surat kepada Presiden dapat menjadi pintu masuk bagi penyelesaian persoalan transportasi Bawean secara lebih konkret. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan kepastian terhadap konektivitas masyarakat kepulauan, termasuk dalam menghadapi gangguan pelayaran akibat kondisi cuaca.
Ia menilai persoalan transportasi yang terus berulang perlu mendapat penanganan yang tidak hanya bersifat sementara.
“Harapannya, surat kepada Presiden ini tidak berhenti sebagai surat pengaduan. Harus ada solusi konkret dan kebijakan yang memberikan kepastian kepada masyarakat Bawean,” tambahnya.
Dengan adanya surat tersebut, masyarakat Bawean berharap persoalan transportasi laut mendapat perhatian lebih lanjut dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelesaian konektivitas menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat yang bergantung pada transportasi laut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
