CIANJUR (Surau.ID) – BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Se-Nusantara menggelar Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS) 2026 pada Selasa-Kamis, 22-24 September 2026, di Wisma Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), Cianjur, Jawa Barat.
Forum tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis terkait penguatan kelembagaan, regenerasi kepemimpinan, pendidikan kader, serta peran mahasiswa Nahdlatul Ulama dalam kehidupan kebangsaan.
Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, menyampaikan bahwa MUSPIMNAS 2026 menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus memastikan keberlanjutan kepemimpinan di tingkat nasional.
Salah satu keputusan yang dihasilkan ialah penegasan bahwa Presidium Nasional BEM PTNU harus berstatus sebagai mahasiswa aktif.
Ketentuan tersebut diarahkan untuk memastikan kepemimpinan nasional tetap memiliki keterhubungan dengan kehidupan akademik dan dinamika kemahasiswaan.
“Presidium Nasional ke depan harus mahasiswa aktif. Hal ini penting agar kepemimpinan nasional tetap memiliki keterhubungan langsung dengan kehidupan akademik, dinamika mahasiswa, serta persoalan yang berkembang di lingkungan kampus,” katanya.
MUSPIMNAS 2026 juga menegaskan mekanisme pemilihan Presidium Nasional yang melibatkan Koordinator Wilayah BEM PTNU Se-Nusantara sebagai pemilik suara. Mekanisme tersebut diarahkan untuk memperkuat representasi serta legitimasi kepemimpinan organisasi di tingkat nasional.
Selain penguatan mekanisme kepemimpinan, forum tersebut menetapkan arah pembentukan produk hukum baru mengenai standar administrasi dan tata kelola organisasi.
Standardisasi ini mencakup akuntabilitas, administrasi, dokumentasi, serta kesinambungan kelembagaan BEM PTNU di tingkat nasional, wilayah, dan daerah.
Baha’ menjelaskan, penguatan tata kelola diperlukan agar organisasi memiliki sistem kelembagaan yang lebih tertib serta mampu menjaga kesinambungan kepengurusan dari satu periode ke periode berikutnya.
MUSPIMNAS 2026 juga memberikan mandat kepada BEM PTNU untuk merumuskan legal standing pendidikan kader muda Nahdlatul Ulama.
Menurut Baha’, pendidikan kader merupakan bagian penting dalam menjaga kesinambungan nilai, pengetahuan, kepemimpinan, serta pengabdian generasi muda NU.
“Pendidikan kader perlu memiliki landasan kelembagaan yang jelas agar dapat dikembangkan secara sistematis, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan zaman,” ucapnya.
Pendidikan kader tersebut diarahkan untuk mencakup pemahaman keislaman dan ke-NU-an, kapasitas akademik, kepemimpinan, literasi digital, kemampuan membaca kebijakan publik, serta pengabdian kepada masyarakat.
Pasca-MUSPIMNAS, Baha’ menegaskan BEM PTNU akan memperkuat peran sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal berbagai persoalan kebangsaan. Sikap tersebut akan dijalankan melalui tradisi intelektual, tabayun, argumentasi berbasis data, serta koridor konstitusional.
“Kami akan memperkuat pengawalan terhadap dinamika sosial dan politik nasional melalui kajian serta advokasi berbasis data. Kritik terhadap kebijakan harus disertai argumentasi yang kuat dan alternatif solusi,” tambahnya.
Agenda pengawalan tersebut mencakup demokrasi, supremasi hukum, kebijakan publik, pendidikan, ekonomi, ketimpangan sosial, ketahanan pangan, lingkungan, kepemudaan, serta kesejahteraan masyarakat.
MUSPIMNAS 2026 mengusung tema “Mengawal Stabilitas Nasional, Meneguhkan Ekonomi Kerakyatan Menuju Bangsa yang Berdaulat”. Dalam forum tersebut, stabilitas nasional dipandang sebagai kondisi multidimensional yang berkaitan dengan kepastian hukum, ketahanan sosial, pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan, keamanan, serta kesejahteraan masyarakat.
Baha’ menyampaikan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan menjadi bagian dari agenda kedaulatan bangsa. BEM PTNU akan mendorong penguatan UMKM, koperasi, ekonomi pesantren, petani, nelayan, pekerja, serta kewirausahaan generasi muda.
“Ekonomi kerakyatan perlu terus diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas produktif. UMKM, koperasi, ekonomi pesantren, petani, nelayan, pekerja, serta generasi muda memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” tuturnya.
Menurut Baha’, hasil MUSPIMNAS 2026 akan ditindaklanjuti melalui penguatan tata kelola organisasi, pendidikan kader, serta peningkatan peran kebangsaan BEM PTNU.
Ia menegaskan, penguatan kelembagaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas kader dan keberanian intelektual mahasiswa NU dalam mengawal kepentingan masyarakat.
“BEM PTNU harus memiliki kelembagaan yang kuat, kader yang kompeten, serta tradisi intelektual yang mampu melahirkan kajian dan advokasi berbasis data. Dari sana, organisasi dapat menjalankan peran kebangsaan secara konstruktif,” tutupnya.
