JAKARTA (Surau.ID) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menyatakan tidak setuju dengan praktik sweeping atau razia sepihak terhadap warung makan yang tetap buka pada siang hari selama Ramadan 2026. Ia menilai tindakan tersebut bukan kewenangan masyarakat.
“Saya tidak setuju adanya sweeping-sweeping di bulan Ramadan. Namun, kami minta pemerintah setempat agar mengatur dengan baik sehingga tetap menghormati orang yang berpuasa,” ujar Cholil, Kamis (19/2/2026).
Menurut dia, umat Islam yang menjalankan ibadah puasa tidak perlu melakukan tindakan penertiban sendiri terhadap rumah makan. Ia mengingatkan agar setiap pihak menahan diri dan saling menghargai.
“Jangan sampai melakukan kemungkaran. Tugas kita bukan men-sweeping, tetapi memperkuat diri dalam beribadah. Yang penting saling menghargai antara yang berpuasa dan tidak berpuasa,” katanya.
Cholil menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan suasana kondusif selama Ramadan. Pengaturan terhadap jam operasional warung makan, menurutnya, perlu dilakukan secara bijak agar pelaku usaha tetap bisa mencari nafkah tanpa mengganggu kekhusyukan ibadah.
“Pemerintah daerah harus mengatur agar warung yang buka siang hari tetap menjaga kondusivitas dan menghormati masyarakat yang berpuasa,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat kesalehan sosial dan harmoni kebangsaan. Ia menekankan bahwa ibadah puasa tidak hanya berdimensi personal, tetapi juga sosial.
“Ramadan adalah madrasah ruhani yang membentuk kepedulian, empati, dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia,” kata Nasaruddin.
