PROBOLINGGO (Surau.ID) – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo mendesak DPRD Kabupaten Probolinggo segera membuka Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Panitia Kerja (Panja) Pupuk kepada publik. Desakan ini muncul karena hasil kerja panja dinilai belum transparan.
Ketua PC PMII Probolinggo, Dedi Bayu Angga, mengatakan keterbukaan informasi menjadi hal penting, terutama bagi petani yang terdampak langsung persoalan distribusi pupuk.
“Kami mempertanyakan komitmen DPRD dalam mengawal isu kerakyatan ini. Hingga saat ini, masyarakat tidak pernah tahu apa hasil konkret dari Panja Pupuk tersebut. Padahal, transparansi adalah kunci utama dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Dedi, Jumat (27/3/2026).
Menurut dia, publik berhak mengetahui perkembangan dan temuan DPRD dalam menangani persoalan distribusi pupuk yang selama ini kerap dikeluhkan petani.
Dedi menilai belum adanya laporan yang dapat diakses masyarakat memunculkan keraguan terhadap kinerja legislatif. Tanpa dokumen resmi, capaian Panja Pupuk dinilai sulit diukur.
Ia menegaskan, LPJ bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk tanggung jawab politik kepada masyarakat. Ketertutupan informasi, kata dia, berpotensi membuat persoalan pupuk tidak kunjung terselesaikan.
“Jangan sampai Panja ini hanya menjadi seremoni belaka. Kami menuntut DPRD Kabupaten Probolinggo segera merilis laporan hasil kerja tersebut agar masyarakat bisa menilai sejauh mana mereka bekerja untuk rakyat,” ucapnya.
PC PMII Probolinggo juga menyatakan akan terus mengawal isu ini jika tuntutan transparansi tidak segera direspons. Organisasi mahasiswa itu menilai keterbukaan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik untuk memaparkan hasil kerja tersebut ke publik, jangan salahkan jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dewan semakin merosot. Kami butuh bukti kerja nyata, bukan sekadar janji-janji di meja rapat,” kata Dedi.
