JAKARTA (Surau.ID) — Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat membuka harapan baru bagi jutaan anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ia menyampaikan hal tersebut dalam Talkshow Mahasiswa Berbicara bertema “Bangun Persatuan Nasional Tegakkan Pasal 33 UUD 1945” di Mattea Social Space, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).
Agus menjelaskan bahwa pemerintah merancang Sekolah Rakyat sebagai jawaban atas tingginya angka anak yang putus sekolah akibat kemiskinan. Ia menyebutkan bahwa lebih dari 76 persen orang tua mengaku bahwa keterbatasan ekonomi menjadi penghambat utama pendidikan anak.
“Ketika Presiden membangun Sekolah Rakyat khusus untuk masyarakat miskin, harapan itu muncul kembali. Yang sebelumnya tidak punya kesempatan, kini bisa kembali bersekolah,” ujar Agus.
Ia juga menyoroti kondisi lapangan yang ia temui di berbagai daerah. Di Magelang, Agus bertemu seorang ibu yang sebelumnya sudah pasrah tidak mampu menyekolahkan anaknya hingga SMA karena kondisi ekonomi. Kehadiran Sekolah Rakyat kemudian menghidupkan kembali harapan keluarga tersebut.
Di Klaten, ia menemukan anak-anak yang hidup dalam kondisi sangat terbatas, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Sementara di Jakarta, ia menjumpai siswa Sekolah Rakyat yang enggan pulang saat masa libur karena khawatir membebani orang tua terkait biaya makan.
“Masih ada sekitar 4 juta anak yang membutuhkan akses pendidikan karena kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan untuk masa depan mereka,” tegasnya.
Agus menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai program pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Ia menautkan kebijakan tersebut dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
“Negara harus memastikan bahwa kekayaan dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Pendidikan menjadi kunci penting untuk menciptakan keadilan sosial,” ujar Fuad Bawazier dalam kesempatan yang sama.
Fuad Bawazier, ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII, menekankan bahwa negara harus menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan ekonomi dan sosial.
Ia menambahkan bahwa pendidikan menjadi instrumen penting untuk memastikan pemerataan hasil pembangunan dan memperkuat keadilan sosial di Indonesia.
Talkshow tersebut juga mendorong mahasiswa untuk mengawal kebijakan pro-rakyat, termasuk program Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan nasional dan menegakkan nilai-nilai konstitusi.
