BONDOWOSO (Surau.ID) – DPRD Bondowoso mendesak DPRD Provinsi Jawa Timur segera mengalokasikan bantuan keuangan untuk pembangunan jalan alternatif menyusul lambannya progres pengerjaan Jembatan Sentong yang menjadi akses utama ruas Jember–Bondowoso, Selasa (23/6).
Keterlambatan penyelesaian proyek yang merupakan wewenang penuh pemerintah provinsi tersebut dinilai telah mengganggu mobilitas warga. Kondisi jalan alternatif yang saat ini digunakan masyarakat terpantau rusak dan belum memadai untuk menampung volume kendaraan.
Pemerintah daerah berharap provinsi memberikan kompensasi nyata atas dampak ekonomi yang ditanggung masyarakat. Intervensi anggaran dianggap menjadi solusi paling realistis guna memperbaiki infrastruktur jalan alternatif agar lebih layak dilalui selama masa pembangunan.
Tanggung Jawab Kewenangan Provinsi
Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa Jembatan Sentong sepenuhnya berada di bawah kendali provinsi, mulai dari penganggaran, lelang, hingga pengawasan. Oleh karena itu, provinsi memikul tanggung jawab penuh atas dampak negatif yang muncul dari proyek tersebut.
Ia menekankan bahwa daerah tidak boleh dibiarkan menanggung kerugian akibat ketidakmampuan pelaksana proyek menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Perbaikan infrastruktur pendukung melalui skema bantuan keuangan menjadi tuntutan utama agar aktivitas warga tidak terhenti total.
Dorongan Solusi Konkret
DPRD Bondowoso terus mengawal agar tuntutan ini segera direspons oleh legislatif di tingkat provinsi. “Pemda Bondowoso ini kan terdampak langsung. Maka sangat cocok kalau DPRD provinsi memperjuangkan anggaran BK untuk pembangunan jalan alternatif sebagai kompensasi,” ujar Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengurangi beban masyarakat sambil menunggu pembangunan jembatan rampung sepenuhnya. Sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah sangat krusial dalam memastikan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan yang terdampak.
Tanpa adanya perbaikan segera pada jalur alternatif, risiko kerusakan kendaraan dan kecelakaan akan terus membayangi masyarakat yang melintas.
Harapannya, perhatian dari provinsi dapat segera terwujud dalam bentuk alokasi anggaran yang memadai, sehingga mobilitas ekonomi tetap terjaga meskipun akses utama jembatan sedang dalam tahap perbaikan besar demi kepentingan publik jangka panjang di wilayah tersebut.
