Jakarta (Surau.ID) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran pemulihan pascabencana nasional sekitar Rp60 triliun dalam APBN 2026. Anggaran tersebut berada di luar pagu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan diarahkan untuk pemulihan lintas sektor di berbagai daerah terdampak.
Prasetyo menyampaikan hal itu usai menghadiri penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Pemerintah menyusun angka tersebut sebagai estimasi awal jika pemulihan dilakukan secara menyeluruh.
Anggaran pemulihan bencana dirancang fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Pemerintah memastikan alokasi dana tidak bersifat kaku dan dapat berubah sesuai perkembangan penanganan.
Prasetyo menjelaskan estimasi Rp60 triliun mencakup berbagai kebutuhan strategis lintas sektor. Pemerintah mengelompokkan kebutuhan tersebut ke dalam beberapa prioritas utama.
Pertama, perbaikan infrastruktur dasar yang rusak akibat bencana. Pemerintah memasukkan perbaikan jalan, jembatan putus, fasilitas pendidikan, serta rumah sakit ke dalam perhitungan.
“Di luar BNPB, bagian dari Rp60 triliun itu kan perkiraan angka kalau kita mau memulihkan seluruh wilayah yang terdampak. Ada perbaikan jalan, jembatan putus, fasilitas sekolah yang hanyut, rumah sakit, dan seterusnya,” ujar Prasetyo.
Kedua, pemulihan sektor pertanian yang terdampak langsung. Prasetyo menyebut sekitar 64.000 hektare sawah produktif mengalami kerusakan akibat bencana alam.
Sebagian lahan tertimbun lumpur, sementara lainnya gagal panen menjelang masa panen. Pemerintah juga menghitung skema keringanan kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani terdampak.
“Kurang lebih 64.000 hektare itu sawah produktif. Ada yang tertimbun lumpur, ada yang mau panen tapi tidak bisa. Termasuk para petani yang punya cicilan pinjaman KUR, itu diringankan. Itu semua yang dihitung,” jelasnya.
Ketiga, dukungan sosial dan pemulihan layanan publik. Pemerintah memastikan masyarakat terdampak tetap mendapat akses layanan dasar selama masa pemulihan berlangsung.
Prasetyo menegaskan angka Rp60 triliun bukan angka baku. Pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan aktual di lapangan.
“Bukan berarti kemudian Rp60 triliun itu tidak bisa nambah atau tidak bisa kurang. Tidak begitu cara kerjanya, karena dananya dinamis,” kata dia.
Sejalan dengan agenda pemulihan bencana, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang akses pendidikan. Prasetyo memaparkan capaian tersebut dalam retret kabinet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Ia menyebut Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Jembatan telah menyelesaikan 11 jembatan gantung dalam waktu satu bulan. Jembatan tersebut membuka akses aman bagi siswa di daerah terpencil.
“Alhamdulillah dalam satu bulan sudah ada perkembangan, 11 jembatan gantung sudah selesai,” kata Prasetyo usai retret, Selasa (6/1/2026).
Sebanyak 50 jembatan gantung lainnya saat ini masih dalam proses pembangunan. Pemerintah menargetkan seluruhnya rampung pada 2026.
“Sedang dalam proses 50, dan terus akan kita kejar di tahun 2026, yang sangat urgent tadi dilaporkan kurang lebih sekitar 6.900 jembatan,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan pembangunan jembatan di wilayah terpencil menjadi prioritas nasional. Pemerintah menilai akses pendidikan yang aman sebagai fondasi pemerataan pembangunan manusia.
Selain infrastruktur pendidikan, Prasetyo juga memaparkan capaian program prioritas lain. Program makan bergizi gratis telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat dengan dukungan sekitar 19 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi.
Pemerintah menargetkan 35 ribu satuan pelayanan pada 2026 untuk melayani hingga 82,9 juta penerima manfaat. Program cek kesehatan gratis juga mencatat capaian 70 juta warga sepanjang 2025.
