PASURUAN (Surau.ID) — Puluhan massa dari Aliansi Poros Tengah Pasuruan Raya menggelar aksi damai dengan membawa tuntutan utama terkait keterbukaan informasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL), di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasuruan, Kamis (21/5/2026).
Dalam aksi yang berlangsung sekitar pukul 10.10 WIB hingga 11.00 WIB itu, sekitar 50 peserta mendesak Bapenda Kabupaten Pasuruan membuka secara transparan data penerimaan, pengelolaan, hingga realisasi PBJT-TL kepada publik.
“PAD milik rakyat, bukan rahasia negara,” seru salah satu pendemo dalam orasinya.
Massa menilai masyarakat berhak mengetahui alur pengelolaan pajak daerah karena sumber pendapatan tersebut berasal dari kontribusi publik. Mereka juga meminta penjelasan resmi mengenai mekanisme penghitungan, pemungutan, dan distribusi PBJT-TL agar masyarakat memahami kewajiban yang dibebankan kepada konsumen tenaga listrik.
Selain itu, demonstran mendesak Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transparansi pengelolaan PAD, terutama yang berasal dari sektor tenaga listrik. Massa menilai keterbukaan anggaran penting untuk mencegah dugaan penyimpangan dan memastikan manfaatnya kembali dirasakan masyarakat.
“Kami ingin ada penjelasan terbuka soal pengelolaan pajak tenaga listrik. Jangan ada ruang gelap dalam anggaran daerah,” kata koordinator aksi.
Dalam orasinya, massa juga menyoroti pelayanan publik yang dinilai belum maksimal. Mereka meminta Bapenda menjalankan fungsi pelayanan secara profesional, terbuka, dan beretika, serta tidak mengabaikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi.
Aksi tersebut turut menyinggung dugaan kurangnya transparansi pengelolaan anggaran daerah, termasuk PAD dan distribusi dana yang dinilai belum sepenuhnya jelas bagi masyarakat. Pendemo mengaitkan keterbukaan pengelolaan pendapatan daerah dengan pembangunan infrastruktur publik, termasuk kondisi jalan yang masih dikeluhkan warga.
“Kalau PAD naik, rakyat harus tahu ke mana anggarannya dipakai,” ujar salah satu peserta aksi.
Selain tuntutan transparansi, mereka juga mendesak Bupati Pasuruan mengevaluasi kinerja internal Bapenda, termasuk meminta pencopotan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan.
Massa menilai pejabat daerah harus responsif terhadap aspirasi publik dan berani menjelaskan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada keterbukaan dan tanggapan nyata dari pemerintah daerah,” tegas pendemo.
