SURABAYA (Surau.ID) – Aktivis Badko HMI Jawa Timur, Nurkholis Majid, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN). Pernyataan itu disampaikannya dalam kanal YouTube JTV, Rabu (25/2/2026).
Menurut Nurkholis, BGN sudah menetapkan spesifikasi menu yang jelas bagi sasaran program, mulai dari pelajar, siswa, hingga ibu hamil. Namun, masalah muncul pada pelaksanaan di lapangan, terutama pada pengelolaan dapur SPPG.
“Dalam BGN itu sudah memberikan spesifikasi khusus terkait menu yang harus kita berikan kepada siswa atau pelajar atau ibu-ibu hamil dan lainnya. Namun, yang menjadi persoalan itu dapurnya, pengelola dapurnya (SPPG),” ujarnya.
Menu Belum Sesuai Standar BGN
Ia menambahkan, temuan di lapangan menunjukkan beberapa SPPG masih menyajikan menu yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan BGN. Hal ini, menurutnya, bukan berarti negara lalai, melainkan tanggung jawab pengelola dapur.
“Yang bisa disalahkan itu bukan negaranya, akan tetap yang punya dapur, kan begitu. Karena negara sudah menjalankan kewajibannya, yaitu mengatur dari segala persiapan sampai controllingnya, kan begitu,” jelasnya.
Meski demikian, Nurkholis menegaskan pihaknya mendukung penuh keberadaan MBG.
“Kalau kami bilang setuju, kami sangat setuju adanya MBG. Mau tidak mau itu MBG harus ada. Namun yang harus menjadi garis bawah adalah pengawasannya harus lebih diperketat seperti negara-negara maju lainnya,” katanya.
Keuntungan MBG
Dalam kesempatan yang sama, ia menyinggung isu keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan MBG oleh pihak swasta. Menurut Nurkholis, pendapatan miliaran rupiah per bulan wajar karena dapur MBG tidak sepenuhnya dikelola oleh negara.
“MBG ini tidak dikelola penuh oleh negara. Tetapi ada pihak swasta di sana sebagai investornya. Secara prosedural itu wajar. Karena dalam pembentukan dapur SPPG, harus ada pengajuan dana atau biaya pembangunan oleh mitra,” katanya.
Ia menambahkan, pihak swasta tentu akan mencari keuntungan dari investasinya. Namun, jika tujuan program ingin bebas dari laba, pengelolaan sepenuhnya harus dilakukan oleh negara.
“Jika ingin tidak ada keuntungan, maka harus dikelola oleh negara,” tegas Nurkholis.
Dengan catatan tersebut, aktivis Badko HMI Jawa Timur itu menekankan bahwa pengawasan yang ketat dan konsisten menjadi kunci agar MBG bisa berjalan efektif sesuai spesifikasi BGN, sekaligus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat sasaran.
