KEDIRI (Surau.ID) – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M. Anwar Iskandar, secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto agar tetap mempertahankan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Permintaan ini muncul di tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional yang membutuhkan sosok pemberani.
Kiai Anwar menekankan bahwa sosok Purbaya merupakan figur yang memiliki keberanian besar dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi nasional. Purbaya dinilai tegas dalam menolak berbagai bentuk intervensi dari pihak luar, termasuk organisasi keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF).
Visi Kemandirian Ekonomi Sesuai Amanat Konstitusi
Langkah-langkah strategis yang dijalankan oleh Purbaya dianggap sangat selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto. Visi tersebut berfokus pada pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menitikberatkan pengelolaan perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Saya minta Presiden jangan mencopot Pak Purbaya. Beliau bekerja sesuai kepentingan bangsa dan berani menolak IMF dan sesuai dengan pendapat beberapa orang soal Pak Purbaya,” ujar Kiai Anwar saat ditemui di Kediri, Sabtu (13/6/2026). Pandangan ini juga mencerminkan aspirasi dari sejumlah pihak yang disampaikan langsung kepadanya terkait kinerja sang menteri.
Menuju Negara Mandiri yang Berdaulat
Kiai Anwar menegaskan bahwa upaya pemerintah saat ini untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan devisa negara membutuhkan dukungan dari figur yang memiliki ketegasan. Ia percaya bahwa Indonesia harus terus melangkah menjadi negara yang mandiri dan berdaulat tanpa bergantung pada kepentingan asing yang berpotensi merugikan rakyat.
Indonesia di bawah kepemimpinan saat ini dinilai sedang berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan ekonomi yang berlandaskan konstitusi. Presiden Prabowo dianggap sebagai pemimpin yang sangat berkomitmen menjalankan amanat ekonomi kerakyatan tersebut.
Semoga kolaborasi yang terjalin antara para pengambil kebijakan dapat terus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Harapannya, integritas dan keberanian para pemimpin bangsa dalam menjaga kepentingan domestik tetap menjadi prioritas utama demi kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih adil dan makmur.
