JAKARTA (Surau.ID) – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, mengkritik keras ketergantungan Direktorat Jenderal Cipta Karya pada pinjaman luar negeri yang melampaui 50 persen dari total anggaran mereka.
Dalam Rapat Dengar Pendapat di Senayan, Senin (6/7/2026), Erna menyoroti bahwa birokrasi rumit pinjaman luar negeri menyebabkan penundaan proyek infrastruktur dasar, termasuk pembangunan 80 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru.
Penundaan tersebut berdampak signifikan dengan hilangnya kapasitas produksi 2.995 liter air per detik serta pembatalan perluasan jaringan yang sedianya melayani sedikitnya 3.700 sambungan rumah masyarakat.
Dampak Krisis Infrastruktur Dasar
Selain sektor air bersih, kerumitan administrasi pinjaman luar negeri juga memaksa pembatalan pembangunan 30 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Akibatnya, sebanyak 140.000 kepala keluarga kehilangan potensi akses terhadap layanan sanitasi yang layak. Erna menegaskan bahwa pemenuhan hajat hidup orang banyak tidak boleh tersandera oleh prosedur administrasi pinjaman internasional yang lambat.
Urgensi Kemandirian Fiskal
Erna mendesak pemerintah untuk memperkuat porsi Rupiah Murni berupa pendanaan dari pendapatan internal negara seperti pajak, agar pembangunan infrastruktur dasar dapat dieksekusi dengan cepat.
“Kalau kita tidak memperkuat struktur rupiah murni dalam pembiayaan di Dirjen Cipta Karya ini, masa kita harus bergantung kepada loan terus untuk membiayai pelayanan publik infrastruktur dasar ini?” ujar politisi Fraksi NasDem tersebut.
Peningkatan porsi ini krusial agar pembangunan tidak terhambat birokrasi, terutama mengingat banyak daerah, termasuk Bengkulu, masih berjuang keras mengatasi krisis air bersih.
