JAKARTA (Surau.ID) – Pemerintah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) dan tambahan anggaran belanja (ABT) untuk mempercepat program revitalisasi pondok pesantren. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan sejumlah bangunan pesantren yang berpotensi membahayakan keselamatan.
Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari mengatakan, hasil audit Kementerian Pekerjaan Umum pada Oktober 2025 terhadap 80 pondok pesantren menunjukkan adanya 132 massa bangunan di 48 pesantren yang masuk kategori berisiko.
Temuan tersebut diperkuat oleh insiden yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Adalah pada Februari 2026.
“Jadi perhatian Presiden kepada permasalahan yang ada itu sangat-sangat mendetail,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (1/4/2026).
Menurut dia, pemerintah merespons kondisi tersebut dengan mempercepat program revitalisasi melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Qodari menjelaskan, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sebagai ketua satuan tugas tengah menyusun naskah urgensi sebagai dasar penerbitan Inpres.
Di saat bersamaan, Kementerian Agama bersama Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan skema anggaran untuk intervensi awal pada 11 pesantren prioritas pada 2026.
Program revitalisasi ini juga akan diintegrasikan dalam skema Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program tersebut mencakup 125 satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta 73 satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama.
“Jadi lembaga pendidikan kita ini ada yang di bawah Kemendikdasmen, dan ada yang dibawa Kemenag,” kata Qodari.
Pemerintah berharap percepatan revitalisasi ini dapat meningkatkan standar keselamatan dan kualitas sarana pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren.
