JAKARTA (Surau.ID) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi program maupun anggaran pendidikan. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Teddy menekankan, tudingan yang menyebut MBG berdampak negatif pada pendidikan adalah keliru.
“Jadi, kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” kata Teddy.
Menurut Seskab, MBG justru menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus mendukung pendidikan ke depan.
“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang,” ujar dia.
Disetujui Banggar DPR RI
Teddy memaparkan, alokasi anggaran pendidikan saat ini mencapai 20 persen dari APBN, senilai Rp 769,1 triliun. Anggaran tersebut mencakup berbagai program dan peruntukan yang sudah disepakati bersama pemerintah, DPR RI, dan Badan Anggaran DPR.
“Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDI-P, gitu kira-kira,” ujar dia.
Selain menjaga kelangsungan program lama, pemerintah juga menambah sejumlah inisiatif pendidikan, termasuk program Sekolah Rakyat.
“Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada Program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada Sekolah Rakyat,” ujar Teddy.
Tahun 2025 tercatat 166 Sekolah Rakyat telah terbangun, dan pada 2026, sekitar 100 sekolah tambahan direncanakan. Program ini menargetkan anak-anak yang putus sekolah atau belum pernah sekolah agar tetap mendapatkan pendidikan, asrama, makanan bergizi, dan jaminan kesehatan.
“Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat. Diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan gizi dan dijamin kesehatannya,” ujar dia.
Teddy juga menyinggung soal rehabilitasi sekolah yang rusak. Dia menegaskan, di era Presiden Prabowo, renovasi sekolah menjadi prioritas, baik untuk SD, SMP, maupun SMA
“Jadi, SMA itu kewenangan gubernur, SD dan SMP itu kewenangan bupati dan wali kota. Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi,” tutur dia.
Di sisi teknologi pendidikan, pemerintah telah mendistribusikan 280.000 smartboard pada 2025 dan berencana menambah lagi tahun ini. Program Sekolah Garuda, sekolah terintegrasi, serta pembangunan kampus baru juga sedang berjalan.
“Tahun ini akan ditingkatkan lagi. Belum lagi nanti ada sekolah Garuda, ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat, sedang berjalan,” tutur dia.
Untuk guru, pemerintah juga memberikan perhatian khusus, termasuk insentif bagi guru honorer.
“Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo. Menjadi Rp 400.000. Jadi, anda bayangkan, selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik,” ungkap dia.
Teddy menegaskan kembali bahwa seluruh program pendidikan tetap berjalan dan bahkan ditambah, tanpa ada yang dikurangi.
“Jadi, saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah,” ujar Teddy.
