SITUBONDO (Surau.ID) – Pemerintah Kabupaten Situbondo belum memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), meski pemerintah pusat mendorong langkah tersebut sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sebelumnya direncanakan pemerintah sebagai respons terhadap potensi krisis energi akibat konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Berbeda dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menetapkan ASN bekerja dari rumah setiap Rabu mulai April 2026, Pemkab Situbondo memilih tetap menjalankan aktivitas kerja seperti biasa.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyatakan hingga kini kondisi di daerahnya belum terdampak langsung oleh situasi global tersebut.
“Pemerintah pusat menetapkan kebijakan WFH sebagai langkah mitigasi, Situbondo belum menerapkan karena memang belum ada dampak. Mungkin nanti, karena tidak ada yang tahu konflik itu sampai kapan,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Penjabat Sekretaris Daerah Situbondo, Akhmad Yulianto, menegaskan pihaknya juga belum menerima arahan resmi terkait penerapan WFH di lingkungan pemerintah daerah.
“Belum ada informasi, sehingga semua aparatur sipil negara (ASN) di Situbondo masih masuk normal seperti hari biasa,” katanya.
Ia memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan tanpa perubahan jadwal kerja. Pemerintah daerah akan menyesuaikan kebijakan jika terdapat instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Pemkab Situbondo, kata dia, tetap memantau perkembangan situasi global, khususnya terkait dampak konflik Timur Tengah terhadap sektor energi. Namun untuk saat ini, aktivitas pemerintahan dinilai masih berjalan stabil tanpa gangguan signifikan.
