Timor Tengah Selatan (Surau.ID) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan hukum. Lembaga antirasuah itu mendorong penguatan integritas individu, pendidikan antikorupsi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai strategi utama untuk mencegah korupsi sejak dini.
Pesan tersebut mengemuka dalam penutupan Roadshow Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (31/7). Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati TTS, Kota Soe, itu mengangkat kearifan lokal melalui Tarian Oko Mama, yang merepresentasikan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap perempuan, dan semangat gotong royong sebagai fondasi untuk membangun integritas bersama.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Soskam) KPK, Amir Arief, mengatakan budaya antikorupsi harus dibangun sejak pembentukan karakter melalui pendidikan, keteladanan, serta partisipasi aktif masyarakat. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya memahami nilai integritas, tetapi juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal sebagai penguat karakter.
“Yang tidak kalah penting adalah keterbukaan pelaksanaan program KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” tutur Amir.
Amir menjelaskan, setiap program KPK yang menggunakan anggaran negara harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Transparansi tersebut penting agar publik mengetahui manfaat sekaligus efektivitas setiap kegiatan yang dijalankan.
Selama pelaksanaan JNBA 2026 di Kabupaten TTS, KPK mencatat antusiasme masyarakat cukup tinggi. Sebanyak 7.742 peserta mengikuti berbagai kegiatan edukasi antikorupsi, sementara 580 warga memanfaatkan layanan publik yang disediakan selama roadshow berlangsung.
Di sektor pendidikan, program KPK Mengajar menjangkau 8.219 peserta didik dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi selama dua hari pelaksanaan. KPK memanfaatkan program tersebut untuk mengenalkan berbagai bentuk petty corruption kepada pelajar sejak dini sehingga nilai kejujuran dan integritas tumbuh menjadi kebiasaan, bukan sekadar pengetahuan.
Selain pendidikan, KPK juga menilai penguatan integritas harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pemerintahan. Amir mengungkapkan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2025 menunjukkan Kabupaten Timor Tengah Selatan baru meraih skor 26,18 dari skala 100.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah masih perlu memperkuat tata kelola pemerintahan agar mampu menutup celah terjadinya korupsi.
“Karena target perbaikan tidak dapat dicapai secara instan, dibutuhkan rencana aksi terukur dan konsisten agar dalam satu tahun ke depan ada peningkatan signifikan menuju capaian ideal di atas 85-90 poin,” ucap Amir.
KPK juga mencermati hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025 yang memperoleh skor 67,43 atau masih berada pada kategori rentan. Karena itu, KPK meminta pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai, tetapi juga memanfaatkan hasil MCSP dan SPI sebagai dasar evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Untuk memperluas pendidikan antikorupsi, KPK menghadirkan pemutaran film melalui Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) yang melibatkan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. KPK menilai media audiovisual mampu menyampaikan nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan keberanian mengambil keputusan yang benar melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Selain pemutaran film, KPK mengoptimalkan kanal digital yang telah menjangkau 6.766 penonton di wilayah Timor Tengah Selatan. Amir turut mengapresiasi dukungan Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah NTT yang membantu penyelenggaraan pemutaran film antikorupsi melalui kegiatan layar tancap.
Bupati Timor Tengah Selatan, Eduard Markus Lioe, menyambut baik pelaksanaan JNBA 2026. Ia menilai kolaborasi pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, dan masyarakat menjadi modal penting untuk memperluas pendidikan antikorupsi hingga menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
Usai kegiatan berakhir, Eduard juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memanfaatkan momentum JNBA sebagai pijakan untuk memperbaiki birokrasi, administrasi, dan tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan serta akuntabel.
“Harapannya, pengetahuan dan pesan antikorupsi selama rangkaian kegiatan dapat diterjemahkan menjadi kebiasaan bersama sehingga budaya antikorupsi tumbuh dari kesadaran masyarakat dan tidak berhenti sebagai pengetahuan semata,” ungkap Eduard.
