Penulis: Adi Purnomo Suharno*
HARI INI, ingatan saya kembali melayang ke sebuah sore pada 9 Maret 2025 lalu. Saat itu, saya menyempatkan diri singgah di Jombang—tepatnya di makam KH Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Tak ada kemegahan di sana. Makamnya sederhana, dikelilingi nisan keluarga, dan nyaris selalu dipadati peziarah dari berbagai daerah. Ada yang datang dengan sarung dan peci, ada pula yang mengenakan pakaian biasa-biasa saja. Namun, semua tampak khusyuk dengan caranya masing-masing.
Seakan mendapat durian runtuh, keberuntungan saya tak sampai di situ saja. Sore itu, di sela-sela doa yang lirih, pandangan saya tertumbuk pada sosok yang berjalan pelan di dekat pusara keluarga Jombang. Ya, Sinta Nuriyah, istri Gus Dur. Ia menaburkan bunga dengan tenang, seolah sedang bercakap dalam diam dengan seseorang yang sangat ia cintai. Pemandangan itu terasa begitu manusiawi—tanpa jarak. Seperti itulah Gus Dur semasa hidupnya: dekat, membumi, dan tak suka dikeramatkan secara berlebihan.
Dari makam itulah, ingatan tentang Gus Dur selalu menemukan jalannya kembali, terutama ketika kalender menunjukkan Hari Natal. Ada rasa rindu yang tak mudah dijelaskan. Bukan sekadar rindu pada seorang mantan presiden atau Ketua Umum PBNU, melainkan rindu pada cara berpikir dan bersikap yang hari ini terasa semakin langka: keberanian untuk berbeda sekaligus memeluk perbedaan.
Yang saya kagumi dari Gus Dur bukan hanya karena ia tokoh besar republik ini. Bukan pula semata karena jabatannya sebagai Presiden ke-4 Indonesia atau pemimpin Nahdlatul Ulama. Justru yang membuatnya terus dikenang lintas iman adalah sikap hidupnya dalam merawat toleransi. Tak berlebihan jika banyak orang menyebutnya sebagai Bapak Toleransi. Bahkan, pesan itu terpahat jelas di batu nisannya: “Di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan.” Bukan gelar presiden, bukan pula jabatan struktural yang berada paling depan. Kalimat itu kemudian diterjemahkan dalam beberapa bahasa—Arab, Inggris, dan Cina—seolah ingin menegaskan bahwa beliau merupakan tokoh kemanusiaan yang kerap memperjuangkan hak minoritas.
Gus Dur memahami toleransi bukan sebagai slogan, melainkan sebagai laku hidup. Ia tumbuh dalam tradisi pesantren, namun pikirannya melanglang jauh melampaui sekat-sekat teologis. Dalam banyak tulisannya—yang kemudian dihimpun dalam buku seperti Islamku, Islam Anda, Islam Kita—Gus Dur menegaskan bahwa agama seharusnya menjadi sumber kasih sayang, bukan alat untuk saling meniadakan.
Salah satu keputusan paling berani yang ia ambil sebagai presiden adalah pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang selama puluhan tahun membatasi ekspresi kebudayaan Tionghoa. Keputusan itu membuka jalan bagi perayaan Imlek secara terbuka dan pengakuan kembali terhadap Konghucu sebagai agama. Bagi sebagian orang, langkah itu kontroversial. Namun bagi Gus Dur, keadilan tidak boleh ditunda hanya demi kenyamanan mayoritas.
Sikap serupa juga terlihat dalam relasinya dengan umat Kristiani. Gus Dur berulang kali hadir dalam perayaan Natal, baik sebagai tokoh masyarakat maupun sebagai presiden. Ia tak melihat Natal sebagai “perayaan agama lain” yang harus dijauhi, melainkan sebagai momentum kebahagiaan sesama warga bangsa. Dalam salah satu kesempatan, ia bahkan menyebut bahwa menjaga hak umat lain untuk beribadah adalah bagian dari kewajiban seorang Muslim.
Pandangan ini sejalan dengan prinsip yang sering ia ulang: pribumisasi Islam. Bagi Gus Dur, Islam tidak perlu tampil sebagai kekuatan yang menghapus tradisi lokal atau menyingkirkan keyakinan lain. Islam justru harus berdialog dengan kebudayaan, dengan realitas sosial, dan dengan kemajemukan Indonesia.
Hari Natal, dalam perspektif Gus Dur, bukan hanya perayaan iman Kristiani. Ia adalah pengingat bahwa bangsa ini berdiri di atas keberagaman. Di tengah meningkatnya politik identitas dan kecenderungan saling mencurigai, Natal bisa menjadi momen untuk kembali belajar menghormati ruang iman orang lain—sebagaimana kita ingin iman kita dihormati.
Gus Dur pernah berkata, kurang lebih, bahwa musuh terbesar agama bukanlah agama lain, melainkan ketidakadilan dan kemiskinan. Pandangan ini terasa relevan hingga hari ini. Ketika konflik sering dibungkus narasi keimanan, Gus Dur justru mengajak kita menggeser fokus dari “siapa yang paling benar” menuju “siapa yang paling menderita”.
Tak heran jika kepergiannya pada 30 Desember 2009 ditangisi lintas agama. Gereja, vihara, pura, hingga klenteng turut menggelar doa. Fenomena itu bukan basa-basi simbolik, melainkan refleksi dari jejak hidup yang sungguh dirasakan banyak orang.
Ketika kembali ke makam sederhana di Jombang itu, saya sering berpikir: barangkali Gus Dur memang tidak ingin dikenang sebagai tokoh yang sempurna. Meskipun ia punya banyak kontroversi, kebijakan yang diperdebatkan, bahkan humor yang kadang membuat orang salah paham. Namun justru dari ketidaksempurnaan itulah kita belajar bahwa toleransi tidak menuntut kita untuk seragam, apalagi steril dari konflik. Ia menuntut keberanian untuk tetap manusiawi.
Hari Natal tahun ini kembali datang. Lilin-lilin dinyalakan, lagu-lagu damai dilantunkan, dan ucapan selamat berseliweran di linimasa. Di tengah itu semua, saya kembali merindukan Gus Dur. Merindukan cara beliau menertawakan fanatisme sempit, merindukan keberaniannya membela yang kecil, dan merindukan keyakinannya bahwa kemanusiaan selalu lebih luas dari identitas apa pun.
Mungkin itulah warisan terbesar Gus Dur. Sebuah keyakinan bahwa Indonesia hanya bisa bertahan jika kita mau saling menjaga. Bukan dengan kecurigaan, melainkan dengan empati. Bukan dengan penghakiman, melainkan dengan keberanian untuk memahami.
Dan setiap kali Natal tiba, rindu itu kembali menemukan alasannya. Al-fatihah.
________________________
*) Pemimpin Umum LPM ALFIKR Universitas Nurul Jadid, Kontributor Surau.ID, Kontributor Terminal Mojok.co dan Koordinator Bidang Riset dan Inovasi Aksara Center
