Cropped Red S Simbol.webp
Surau.ID •
19 November 2026 | 14:10 WIB
Daerah

UU Perampasan Aset Sah Setelah 18 Tahun

Ketua dpr ri puan maharani bertemu wartawan setelah memimpin rapat paripurna ke 13 dpr ri masa persidangan ii tahun sidang 202 1795065095205

 

JAKARTA (Surau.ID)– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026), mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak gagasan ini pertama kali mencuat. 

Pengesahan tersebut menandai babak baru upaya pemulihan kerugian negara dan kejahatan keuangan setelah regulasi ini tertahan lintas periode.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa desakan agar lembaga legislatif mengesahkan aturan perampasan aset sebenarnya sudah bergulir sejak 18 tahun silam. 

Pernyataan tersebut ia lontarkan di kompleks Gedung MPR/DPR, Jakarta, menyoroti lamanya proses politik dan pembahasan yang harus dilalui hingga akhirnya rampung pada 2026.

Menurut Habiburokhman, akselerasi nyata mulai terlihat pada Agustus 2025. Saat itu, Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad memanggil pimpinan Komisi III untuk mendorong percepatan penyusunan regulasi tersebut.

“Saya baru periode ini menjadi Ketua Komisi III. Langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam untuk segera gaspol pengesahan UU ini. Itu Agustus 2025,” kata Habiburokhman.

Proses legislasi kemudian berjalan bertahap sejak September 2025, diawali penugasan Badan Keahlian DPR untuk merumuskan draf rancangan undang-undang yang diikuti agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). 

Pembahasan tersebut mencapai kesepakatan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026.

Tahap krusial berikutnya terjadi sehari sebelum pengesahan penuh, tepatnya pada Rabu (18/11/2026), ketika rapat pengambilan keputusan tingkat pertama dipimpin langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad. 

Habiburokhman menilai peran pimpinan DPR tersebut sangat menentukan jalannya pembahasan dari awal hingga tuntas.

“Dan kemarin (18 November 2026) dipimpin Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasco Ahmad mengambil keputusan pertama. Jadi Pas Dasco yang memulai dan Pak Dasco yang menuntaskan,” tegas Habiburokhman.

Pengesahan beleid ini diharapkan memperkuat instrumen hukum dalam menelusuri serta menyita aset hasil tindak pidana tanpa harus bergantung sepenuhnya pada proses pemidanaan pelaku, sehingga pemulihan aset negara dapat berjalan lebih efektif.

Penulis: Badrul Nurul Hisyam
TAGS
White Surau
PT. SURAU NUSANTARA GROUP
Perum D’Tanjung Raya, Gang Alamanda, Blok S5, Karanganyar, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur 67291

Langganan

Dapatkan artikel atau tulisan terbaru dari Surau.id
Copyright © 2026 Surau.id