PASURUAN (Surau.ID) — Gelombang protes melanda Kota Pasuruan pada Rabu (23/9) malam. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pasuruan bersama Aliansi BEM Pasuruan Raya melayangkan mosi tidak percaya dengan menyegel Gedung DPRD Kota Pasuruan.
Penyegelan dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB setelah jajaran pimpinan dewan tidak kunjung menemui massa yang bertahan sejak siang. Unjuk rasa bertajuk “September Hitam dan September Gelap” ini menuntut kejelasan atas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, menyebut aksi penyegelan merupakan bentuk puncaknya kekecewaan masyarakat atas lemahnya fungsi pengawasan dan kepekaan sosial para wakil rakyat.
“Gedung ini resmi kami segel karena sudah tidak berfungsi sebagai rumah aspirasi rakyat. Di saat anggaran elite naik setengah miliar dan rakyat dibiarkan kekeringan, wakil rakyat justru lari bersembunyi. Ketua DPRD terbukti pengecut karena menolak menemui kami hingga jam tujuh malam. Ini adalah bukti nyata bahwa Pemkot dan DPRD Kota Pasuruan benar-benar buta realita,” tegasnya.
Aksi demonstrasi ini dipicu oleh temuan kenaikan alokasi anggaran pemeliharaan fasilitas Rumah Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan yang melonjak dua kali lipat menjadi Rp522 juta.
Kenaikan tersebut dinilai bertolak belakang dengan kondisi sosial dan ekonomi warga Kota Pasuruan saat ini:
Pengangguran: Data BPS mencatat sebanyak 5.900 warga usia produktif belum memiliki pekerjaan.
Kemiskinan: Terdapat 12.830 jiwa penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
Krisis Air Bersih: Empat wilayah Kelurahan Bugul Lor, Karanganyar, Panggung, dan Ngemplak masih mengeluhkan penanganan kekeringan struktural yang lamban.
Massa Desak Refocusing Anggaran
Melihat ketimpangan alokasi anggaran tersebut, massa menuntut Pemkot Pasuruan segera membatalkan pengeluaran untuk fasilitas dinas elite dan mengalihkan dananya ke sektor pelayanan dasar.
Ketua PC PMII Pasuruan, Achmad Zulpan Abida, menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam dan menuntut perubahan anggaran secara konkret.
“Anggaran setengah miliar itu harus dikembalikan untuk rakyat. Kami menuntut Pemkot membatalkan perbaikan fasilitas mewah tersebut dan mengalihkannya secara penuh untuk pelayanan dasar darurat, seperti infrastruktur air bersih di kelurahan terdampak kekeringan serta program jaring pengaman sosial ekonomi bagi masyarakat miskin kota,” ujarnya.
Hingga Rabu malam, spanduk tuntutan dan rantai penyegelan masih terpasang rapat di pintu gerbang utama Gedung DPRD Kota Pasuruan. Konsorsium mahasiswa mengancam akan menggelar aksi susulan dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan refocusing anggaran serta penandatanganan pakta integritas tidak segera dipenuhi oleh pihak eksekutif maupun legislatif.
