PASURUAN (Surau.ID) – Jajaran kiai sepuh, ulama, dan pimpinan pondok pesantren se-Jawa Timur menggelar musyawarah tertutup di Ponpes Bayt Al Hikmah, Kota Pasuruan, Minggu (8/11/2026).
Pertemuan yang dihadiri 40 ulama tersebut merespons dinamika kenegaraan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Para kiai menilai peristiwa ini sebagai persoalan serius yang mengancam keselamatan nasional, kewibawaan negara, serta amanah kepemimpinan.
Lima Seruan Kebangsaan Kiai dan Ulama Pasuruan
Pengasuh Ponpes Roudhotul Ulum Besuk, Kiai Muhibbul Aman Aly, menyampaikan lima poin seruan kebangsaan sebagai panduan sikap masyarakat dan ulama.
Pertama, menolak segala bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara dan penyalahgunaan aparat untuk tindakan melawan hukum.
Kedua, mendorong Presiden Prabowo bertindak tegas memulihkan wibawa pemerintah serta menertibkan jajaran dari kepentingan tersembunyi.
Ketiga, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu atau perlindungan jabatan.
Keempat, meneguhkan kepemimpinan nasional yang sah sesuai konstitusi demi menjaga keselamatan dan ketenteraman negara.
Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan, tetap tenang, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu liar.
Dorongan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Pertemuan tersebut turut dihadiri tokoh nasional seperti Mantan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, KH Agoes Ali Masyhuri, dan KH Idris Hamid.
Hadir pula Pengasuh Ponpes Sidogiri KH Fuad Noer Hasan bersama jajaran pengurus PCNU Kota dan Kabupaten Pasuruan.
Para ulama menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil agar penyalahgunaan kewenangan tidak merusak ketenteraman bangsa.
