INDRAMAYU (Surau.ID) – Pemerintah Kabupaten Indramayu segera memulangkan delapan pekerja asal Indramayu yang terlantar di Merauke, Papua Selatan, setelah video permintaan bantuan mereka viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit 46 detik itu, Catu Wijaya, warga Desa Rajasinga, Kecamatan Terisi, mewakili rekan-rekannya memohon bantuan agar mereka bisa kembali ke kampung halaman.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Indramayu, Endang Ismiati, mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi langsung dengan para pekerja dan kini tinggal menunggu proses kepulangan mereka.
“Alhamdulillah, sekarang kami sudah terhubung dengan Pak Catu. Sekarang tinggal menunggu kesiapan untuk dipulangkan ke Indramayu saja,” kata Endang.
Awalnya, Disnaker Indramayu mencatat tujuh pekerja terlantar di Merauke. Namun, setelah pendataan ulang, jumlah pekerja yang terjebak di lokasi bertambah menjadi delapan orang.
Endang menjelaskan, delapan pekerja itu berangkat ke Merauke setelah menerima tawaran pekerjaan sebagai kuli bangunan untuk proyek pembangunan markas TNI Yonif TP 818/YUBOI. Namun, para pekerja tidak menerima hak mereka sesuai janji awal. Pihak pemberi kerja menjanjikan upah penuh dan bayaran lembur, tetapi kenyataannya membayar upah secara mencicil dan membatasi lembur hanya dua kali dalam sepekan.
Kondisi itu membuat para pekerja kehabisan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi semakin memburuk setelah mandor yang membawa mereka justru meninggalkan mereka di Merauke. Karena tidak memiliki jalan keluar, para pekerja akhirnya merekam video permintaan bantuan agar pemerintah segera memulangkan mereka.
Saat ini, para pekerja masih berupaya menagih sisa upah yang belum dibayarkan. Setelah proses itu selesai, Pemkab Indramayu akan memfasilitasi pemulangan mereka, termasuk bekerja sama dengan Baznas Indramayu untuk membantu pembiayaan tiket perjalanan.
“Kami sudah siap memulangkan. Jika mereka sudah siap, tiket pesawat segera kami belikan,” ujar Endang.
Sementara itu, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menduga ada unsur penyaluran tenaga kerja ilegal atau human trafficking dalam kasus ini. Ia memerintahkan Dinas Tenaga Kerja untuk menyelidiki status keberangkatan delapan pekerja tersebut.
“Ini untuk memastikan apakah mereka diberangkatkan melalui jalur resmi atau tidak,” kata Lucky.
